Diduga Adanya Penahanan Kartu PKH, Ormas PP Wanasari Pertanyakan ???*

LCN, BREBES – Diduga penahanan kartu PKH oleh oknum pendamping PKH menuai kritik keras dari organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) ranting wanasari yang berfungsi sebagai wadah sosial sekaligus kontrol sosial yang menjembatani kepentingan masyarakat, memadati kantor kepala desa wanasari pada 21 sept 2020, disayangkan ybs tidak di tempat ormas (PP) berinisiatif datang langsung ke rumah kades desa wanasari`

Ketua Ranting PP Wanasari Bob Hermanto yang diwakili Sekretaris Anjas Murheri juga selaku juru bicara ranting mengatakan melalui press release menyampaikan aspirasi warga mengenai penyalahgunaan wewenang pendamping PKH/BLT yang menurut nya terdapat fraud dan kepentingan pribadi

Ysalah satunya seperti penahanan kartu atm PKH dari kementrian sosisial itu di duga kuat di potong oleh pendamping pkh di desa wanasari indikasinya, saat memasuki tahap pencairan bantuan, pendamping meminta warga penerima bantuan untuk mengumpulkan kartu ATM, dengan alasan agar dana segera cair di ditulah terjadi pungli atau gratifikasi ilegal yang di jembatani oleh oknum PKH seharusnya warga penerima bantuan bebas mengambil bantuan sendiri ke mesin ATM tanpa harus mengumpulkan kartu atm dan kode PIN kepada pendamping karena sesuai dengan pedoman BPNT disebutkan bahwa pengelolaan kartu ATM di pegang langsung oleh KPM ‘ aturanya ATM itu di pegang oleh warga penerima manfaat,bukan di sita oleh pendamping PKH, ini menyalahi aturan.

Warga mengaku tidak dapat berbuat banyak karena jika melakukan protes, warga penerima bantuan di takut – takuti oleh pendamping PKH yang berada di desa tersebut. warga seakan di intimidasi, ketika komplen mengenai potongan maupun quantity bahan pokok dari pendamping PKH mengancam di CORET alias untuk tahap berikutnya tidak akan dapat PKH Tersebut yang di salah fungsikan dan ketidak sesuaian harga bahan bahan pokok PKH Seperti, beras, telor dan buah buahan

Ormas PP menegaskan agar pendamping PKH dkk di gantikanan SDM baru karena bekerja sudah di luar porsi job desk nya dan menimbulkan issue publik, hal ini sangat meresahkan untuk warga desa wanasari dengan acuan pada laporan tim khusus yang di bentuk secara rahasia PP wanasari untuk auditIng ke masing2 RT dan KPM langsung.

Kedua untuk bahan pokok seperti beras, telor,ikan dan buah buahan ambil dari vendor daerah lain (tegal) hal ini sangat di sayangkan seharusnya memanfaatkan supplyer dari desa tersebut untuk menunjang ekonomi daerah yang esensinya untuk mensejahterakan pelaku usaha desa tersebut, bukan dari vendor lain yang dapat di ajak kerja sama dengan keuntungan tertentu.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.