Kuasa Hukum Suplier BPNT Angkat Bicara, Jika Tetap di Paksa, Jalur Hukum Menanti Bupati Lombok Timur

LCN-Lombok Timur ( Nusa Tenggara Barat ) -Kuasa hukum suplier BPNT Lombok Timur ACHMAD SYAIFULLAH SH MH., angkat bicara terkait dikeluarkanya SK Bupati Lombok Timur no 188.45/625/pmd/2020 tentang pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten lombok timur ke Pemerintah Desa untuk pelaksanaan pengembangan badan usaha milik desa tahun aggaran 2020.

Kuasa hukum suplayer BPNT lombok timur Achmad Syaifulla.SH.,MH.,

menjelaskan, ini Sangat menarik untuk dikritisi dan dilawan secara hukum, ” Ujar, Syaifullah, Rabu, 02/12/2020.

” Dengan dikeluarkanya SK tersebut sangat menarik di kritik, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk 20 Desa/20 BUMdes dari APBD 2020,” Ucapanya.

Sehingga arah pemberian batuan/hibah tersebut oleh bupati lombok timur adalah agar pada bulan januari tahun 2021 BUMdes menjadi suplayer pemasok kebutuhan pangan ke agen-agen e waroeng.

“Hal ini mengakibatkan adanya keprihatinan dan keberatan oleh suplayer BPNT di lombok timur, ” Katanya.

Sehingga berdasarkan aspek-aspek hukum yang ada, dikeluarkannya SK pemberian bantuan/hibah tersebut dinilai syarat dengan kepentingan dan muatan poltik kekuasaan.

Karena SK tersbut dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas dan cenderung dipaksakan.

Ia menyebut pemda lombok timur sama sekali tidak pernah mengkaji aturan aturan hukum yang ada berkaitan dengan pemberian sumbangan/hibah kepada pihak lain.

“Hal ini kemudian bedasarkan aturan hukum sebagaimana dituangkan dalam pasal 16 dan 17 uu no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pemda lombok timur dalam hal ini bupati lombok timur terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam konteks melampoi wewenang nya dan sewenang-wenang. M, ” Menurutnya.

Mengapa demikian, hal ini karena SK tersebut dikeluarkan tanpa dilandasi oleh aturan hukum yang ada hal mana tidak ada satupun aturan yang megatur dan membolehkan pemerintah daerah melakukan pemberian batuan/hibah ke desa.

Merujuk pada kentuan pasal 8 ayat 1 PP no 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, pemerintah daerah hanya bisa memberikan sumbangan/hibah tersebut ke Pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN dan/BUMD,serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

“Hal ini menjukkan bahwa pemberian batuan /hibah ke desa adalah tidak dibenarkan secara hukum, ” Katanya.

Selain melanggar ketentuan secara administratif pemda lotim juga terindikasi melakukan perbuatan pidana(straf baar feit) sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang tindak pidana korrupsi tentang penyalahgunaan wewenang hal ini apabila nantinya atas perbuatan tersebut terdapat kerugian keuangan negara.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas SK bupati tersebut telah cacat formil dan bisa dibatalkan.

Melihat dari aspek lain pemerintah daerah lombok timur terkesan memaksakan kehendak karena syarat dengan kepentingan bahkan akan memuncukan praktik monolpoli terhadap program BPNT dari kementrian sosial RI.

Mengapa demikian hal berdasarka data dan fakta bahwa bupati lotim telah mengeluarkan SK pemberian batuan tersbut untuk desa dan diperntukkan untuk BUMDes dan menyatakan secara tegas dalam media online.

Bahwa Desa yang telah menerima bantuan tersebut harus dan wajib menjadi suplayer BPNT bahkan mengeluarkan himbauan no 414/426/UM/2020 tantang hibauan studi banding ke desa kembang kuning.

Padahal sejatinnya berdasarkan PEDUM BPNT 2020 BUMDes tidak boleh menjadi suplayer BPNT.

Bahwa selain itu terkait dengan pemberian bantuan tersebut sama sekali tidak ada sifat urgensi terhadap pemberian bantuan/hibah tersebut, tidak ada pengkajian lebih jauh terhadap program BPNT lotim, tidak ada rapat dengar pendapat bersama-sama dengan pihak- pihak terkait.

Hal kemudian dapat kita lihat bahwa niat (mens rea) dari pemda lombok timur adalah tidak baik dan syarat dengan kepentingan dan politik kekuasaan.

Maka dengan ini untuk dan atas nama suplayer Lombok timur sy tegaskan kembali kepada pemda lotm untuk segera mencabut Surat Keputusan Bupati no 188.45/625/pmd/2020, dan mengurungan niat untuk mencoba mengintervensi.

Kegiatan program pemerintah dari kementrian sosial RI yang sudah berjalan baik, karena jika tetap dipaksakan maka kami dari suplayer BPNT lombok timur akan melakukan lagkah hukum baik secara administratif melalui PTUN dan atau PIDANA bahkan kami akan bersurat ke Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk dapat dipertimbangkan, ” Tutupnya.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.