LCN – Mataram — Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), Pembina Ni Komang Three Ayu Juniartini, S.P., S.Ag., M.I.Kom. resmi meluncurkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2026.
Proyek perubahan yang diusung mengangkat judul “Penguatan Implementasi Uji Konsekuensi Melalui Strategi PINTAR (Pelayanan Informasi yang Normatif, Terukur, Akuntabel, dan Responsif) Guna Mewujudkan Akselerasi Pelayanan Informasi di Wilayah Hukum Polda NTB”.
Dalam keterangannya, Pembina Ni Komang Three Ayu Juniartini menjelaskan bahwa strategi PINTAR hadir sebagai solusi konkret untuk memperkuat mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi publik. Melalui integrasi pedoman operasional, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dukungan Sistem Informasi Informasi Publik (SIIP), penetapan informasi yang dikecualikan kini memiliki tolok ukur yang jauh lebih presisi.
“Melalui strategi PINTAR, setiap penetapan informasi yang dikecualikan tidak lagi dilakukan secara subjektif, melainkan diperiksa secara mendalam berdasarkan substansi materi, rujukan dasar hukum yang jelas, serta dampak konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini bertujuan agar standar kerja jajaran pelayan informasi menjadi lebih seragam, garis koordinasi antarunit makin jelas, dan prosedur pelayanan semakin akurat serta mudah dipahami oleh masyarakat,”tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan implementasi ini merupakan langkah strategis dalam memangkas hambatan birokrasi serta mempercepat (akselerasi) proses pelayanan informasi di lingkungan Polda NTB tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan pencapaian target kerja yang signifikan. Seluruh capaian output jangka pendek dari proyek perubahan ini dinyatakan telah tercapai 100%.
“Pencapaian output jangka pendek yang telah rampung 100 persen ini menjadi pijakan kuat bagi kami untuk terus mengawal keterbukaan informasi publik.
Harapannya, masyarakat NTB dapat merasakan dampak langsung berupa akses pelayanan informasi yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif,”pungkasnya.
Dengan hadirnya inovasi ini, Polda NTB optimistis dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) melalui tata kelola pelayanan informasi publik yang modern dan terukur.
(Orik / 002)
