LCN – Mataram kembali menorehkan pukulan telak terhadap sindikat peredaran narkotika. Tak tanggung-tanggung, Kapolresta Mataram Polda NTB, Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., turun tangan langsung memimpin penggerebekan dramatis di sebuah kamar losmen di wilayah Kecamatan Ampenan, Senin malam (16/11/2026).
Operasi senyap yang dieksekusi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba ini berhasil menciduk tiga pria dan menyita barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat fantastis: lebih dari 4 kilogram.
Ketiga terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial ASS (warga Pematang Siantar, Sumatera Utara), serta B dan MOS (warga lokal Ampenan, Kota Mataram).
Usai melumpuhkan ketiganya di dalam kamar losmen, petugas di bawah komando langsung Kapolresta bergerak cepat memperluas penggeledahan ke sebuah rumah di kawasan Ampenan Selatan yang diduga menjadi tempat penyimpanan utama. Di dua lokasi inilah tumpukan ganja seberat lebih dari 4 kg ditemukan tersimpan rapi bersama sejumlah peralatan pendukung peredaran barang haram.
Ketegangan sempat mewarnai lokasi penggerebekan ketika Kombes Pol. Hendro Purwoko bersama Kasat Resnarkoba AKP Abisatya Darma Wiryatmaja melakukan interogasi awal di tempat. Meski ketiganya tak mengelak dan mengakui kepemilikan barang haram tersebut, sindikat ini masih bungkam soal asal-usul pasokan ganja tersebut.
“Untuk sementara mereka ini kami amankan untuk proses lebih lanjut. Kita akan mencoba melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul barang tersebut,”tegas Kombes Pol. Hendro di lokasi kejadian.
Pengungkapan besar ini berkat kepekaan dan laporan langsung dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Polresta Mataram mengapresiasi tinggi sinergi warga yang aktif memutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Mataram.
Kini, ketiga tersangka harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto perundang-undangan terbaru termasuk UU No. 1 Tahun 2026, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.
(Orik / 002)






