LCN – Mataram, – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), mengambil langkah cepat untuk memperkuat integritas internal dengan menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Audit ini dibuka langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K., di Mataram, Senin (01/12/2025) dan menjadi sorotan ditengah memanasnya isu korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPRD NTB.
Kegiatan yang diikuti seluruh Kapolres, termasuk Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, ini menekankan empat aspek krusial: Operasional, Logistik, Sumber Daya Manusia (SDM), dan yang paling disorot, Penggunaan Anggaran dan Keuangan (Garkeu).
Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, yang dikenal memiliki latar belakang kuat dibidang SDM – menegaskan perubahan paradigma audit ditubuh Polri.
”Saya tegaskan, Tim Audit bukan hanya hadir sebagai pemeriksa yang mencari kesalahan, tapi sebagai konsultan yang harus mampu memberikan solusi atas kendala dilapangan,”ujar Kapolda.
Kapolda yang baru menjabat ini menekankan bahwa audit kali ini adalah fondasi untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Polda NTB, selama sebelas kali berturut-turut. Komitmen ini sangat penting untuk menjaga marwah institusi, khususnya disaat publik menuntut transparansi tinggi.
Kapolresta Mataram Siap ‘Dibedah’: PJU Ikut Daring, Tunjukkan Keseriusan
Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, perwira yang baru saja menyandang pangkat Komisaris Besar pada Hari Bhayangkara ke-79 lalu, menyatakan kesiapan jajarannya.
“Audit ini adalah kesempatan bagi kami di Polresta Mataram untuk mengevaluasi kualitas kinerja, khususnya tata kelola keuangan. Kami siap ‘dibedah’ agar semakin profesional, transparan dan akuntabel,”jelas Kombes Hendro.
Sikap serius ini terlihat dari instruksi Kapolresta yang mewajibkan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polresta Mataram mengikuti Taklimat Awal ini secara daring melalui Zoom Meeting dari Command Center Polresta, memastikan tidak ada satupun bidang yang luput dari perhatian.
Audit dan evaluasi Tahap II ini dijadwalkan akan berlangsung selama sebelas hari penuh, mulai 1 hingga 11 Desember 2025. Hasilnya diharapkan dapat menjadi peta jalan perbaikan mendesak bagi seluruh Satker dan Satwil, demi terwujudnya pelayanan prima dan lembaga kepolisian yang bersih,”tandasnya.
(Orik / LCN)
