LCN – Sumbawa Barat – Dalam rangka memastikan efektivitas dan akurasi pengusulan kebutuhan anggaran tahun 2026, Sabtu (15/02/2025), Bagian Perencanaan Program dan Anggaran (Bag Renprogar) Biro Rena Polda NTB menggelar asistensi dan penelitian kertas kerja di Polres Sumbawa Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Command Center Polres Sumbawa Barat, dihadiri Waka Polres Sumbawa Barat, Kompol Sidik Pria Mursita, S.H., serta tim dari Bag Renprogar Polda NTB. Dalam sambutannya, Kompol Sidik menyampaikan apresiasi atas asistensi tersebut, guna memastikan penyusunan anggaran lebih akurat dan sesuai kebutuhan.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menjelaskan jika asistensi itu sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran.
“Setiap rupiah yang diusulkan harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.
Dalam asistensi itu, tim melakukan penelitian terhadap berbagai komponen anggaran, termasuk tunjangan Bhabinkamtibmas untuk 65 personel yang mencapai Rp. 78 juta per tahun, serta dukungan operasional dengan total Rp. 1,05 miliar. Selain itu, anggaran untuk pemeliharaan gedung dan halaman Polres serta Polsek jajaran juga menjadi fokus, dengan total usulan mencapai Rp. 188 juta untuk pemeliharaan gedung dan Rp. 52 juta untuk pemeliharaan halaman.
Di sisi lain, tim mencatat adanya surplus pada beberapa alokasi, seperti anggaran listrik sebesar Rp. 122 juta, air Rp. 40 juta, dan internet Rp. 24 juta. Karena itu, Kabid Humas menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengusulan anggaran.
“Kelebihan anggaran di satu pos bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Prinsipnya, kita harus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran,”jelas Kombes Pol. Kholid.
Salah satu perhatian utama dalam asistensi itu, yakni keterbatasan revisi anggaran pada program prioritas, seperti penanganan kasus PPA Polri. Meskipun alokasi awal hanya untuk satu kasus dengan anggaran Rp. 14,9 juta, faktanya Polres Sumbawa Barat mampu menyelesaikan lebih dari satu kasus dengan dana tersebut. Hal itu menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam penganggaran dimasa depan.
Selain itu, ada juga usulan pembangunan rumah dinas untuk personel dengan total anggaran Rp. 12,8 miliar. Namun, tim mencatat jika data pendukung untuk pembangunan rumah susun dua lantai, dengan anggaran Rp. 9,8 miliar masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Dinas PUPR.
Kombes Pol. Mohammad Kholid menegaskan jika Polda NTB, terus berkomitmen untuk mengawal perencanaan anggaran yang transparan dan efisien.
“Kegiatan asistensi seperti ini akan terus dilakukan, untuk memastikan setiap anggaran yang diusulkan, benar-benar mendukung peningkatan pelayanan dan keamanan masyarakat,”pungkasnya.
Dengan adanya asistensi tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran di Polres Sumbawa Barat semakin optimal, mendukung kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah NTB.
(Orik / LCN)
