LCN – Isu terkait adanya pokir siluman yang melibatkan para anggota DPRD kian memanas, pasalnya uang rakyat yang harusnya dipakai untuk membangun daerah kini ditilap secara sepihak olek para oknum yang katanya mewakili rakyat tersebut.
Hal ini yang membuat rasa dan jiwa nasionalisme Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur.
“Sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, saya, Irwan Hidayat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya isu dugaan adanya “Pokir Siluman” dalam proses penganggaran di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terangnya, selasa siang (14/10/2025) di Montong Gading.
Menurut Irwan, kasus ini tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa kejelasan. Publik berhak mengetahui dengan terang-benderang bagaimana mekanisme penyusunan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dijalankan. Dugaan adanya penyimpangan, manipulasi, atau titipan kepentingan pribadi dalam proses tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Oleh karena itu, selaku Pemuda Muhammadiyah yang lembaga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan merasa terpanggil untuk terus ikut mengawal jalannya kemerdekaan.
Untuk itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur itu menyatakan sikap tegas terhadap kasus tersebut.
Pemuda asal Montong Gading ini menyatakan, kami menegaskan bahwa:
1. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penganggaran daerah.
2. Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), harus segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa tebang pilih.
3. DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB harus membuka seluruh data dan dokumen terkait Pokir kepada publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
4. Masyarakat sipil, media dan organisasi kepemudaan perlu terus mengawal isu ini agar tidak berhenti dipermukaan.
Ia menambahkan, kami menolak segala bentuk praktik kotor dalam pengelolaan anggaran daerah. Pokir seharusnya menjadi instrumen memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan alat memperkaya kelompok tertentu.
“Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur akan terus berdiri digarda depan dalam mengawal integritas, kejujuran, dan moralitas politik didaerah ini.
Kami percaya, hanya dengan keberanian membuka kebenaran secara terang-benderang, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif dapat dipulihkan,”tambahnya.
Baginya, masalah ini harus dibuka secara transparan, jangan ada kesan pihak aparat penegak hukum menutup-nutupi kasus yang menjual nama rakyat.
“Transparansi bukan ancaman, tapi syarat mutlak bagi pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,”tutupnya
(Budi (LCN)
