LCN – Ngawi – Janji pendidikan gratis disekolah negeri Jawa Timur tampaknya hanya menjadi isapan jempol bagi ratusan wali murid SMAN 1 Widodaren, Ngawi. Berkedok “sumbangan sukarela”, sekolah yang diklaim terbesar dieks-Karesidenan Madiun ini diduga kuat mempraktikkan pungutan liar (pungli) yang membebani orang tua siswa, bahkan memaksa mereka yang kurang mampu untuk mencicil.
Fakta dilapangan menunjukkan, orang tua siswa hilir mudik mendatangi Tata Usaha (TU) untuk menyetor uang dengan nominal yang seragam dan terstruktur.
Ancaman di Balik Kata ‘Sukarela’
Menurut kesaksian Bu Yt, seorang wali murid kelas 10 yang ditemui awak media Senin (13/10/2025), pungutan ini secara de jure disebut sukarela, namun de facto memiliki batasan minimal yang mengikat.
”Anak saya kelas 10 membayar Rp550.000 ke TU. Ya, temanya sukarela, tapi minimal rata-rata Rp500.000 ke atas itu,” ungkap Bu Yt tergesa-gesa, tertekan harus segera kembali bekerja diladang.
Bahkan, tekanan ini dirasakan langsung oleh wali murid berinisial Bu Wrt. Sambil terburu-buru keluar gerbang, ia mengakui terpaksa mencicil uang komite sebesar Rp500.000 tersebut selama setahun.
”Habis dari bayar komite anak saya kelas 11, sebesar Rp500 ribu. Ya, karena saya gak punya ini tak cicil setahun,”terangnya, menunjukkan betapa pungutan ini jauh dari kata “sukarela” bagi masyarakat ekonomi lemah.
Dugaan pungutan dengan nominal minimal yang seragam ini jelas-jelas bertentangan dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yang melarang pungutan berjangka waktu dan bernilai tetap. Lebih jauh, praktik ini menabrak Peraturan Gubernur Jatim No. 33 Tahun 2019 yang secara tegas melarang sekolah negeri memungut biaya karena sudah mendapat alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Kepala Sekolah Main ‘Ping-Pong’ Tanggung Jawab. Alih-alih memberikan klarifikasi, pihak manajemen SMAN 1 Widodaren memilih menghindar dan melempar tanggung jawab.
Kepala Sekolah Sugiyo, yang saat dikonfirmasi sedang berstatus PLT di SMAN Saradan, enggan memberikan keterangan rinci. Ia hanya mengelak melalui pesan WhatsApp dan mengarahkan awak media ke Pak Tahrir, salah satu stafnya.
”Silakan menghubungi beliaunya (Tahrir), saya ada monev disaradan,”kelit Sugiyo.
Aksi lempar tanggung jawab (ping-pong) ini berlanjut. Saat ditemui, Pak Tahrir juga menolak berkomentar dengan alasan “takut salah,” dan meminta awak media kembali menghubungi Kepala Sekolah.
Pada konfirmasi lanjutan, Sugiyo kembali membantah nominal pungutan. “Lah gak segitu nanti ujungnya tekor, banyak yang 300 ribu, dan gak bayar,” elaknya sambil tetap berpegang pada kesibukan disaradan.
Ketidaktegasan dan saling lempar tanggung jawab ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik terstruktur yang berupaya ditutup-tutupi dibalik tembok sekolah terbesar Ngawi tersebut, mengorbankan hak pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin.
(Joko/Tim Investigasi)
