LCN – Lombok Timur – NTB, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, merespons tajam tantangan fiskal daerah dengan meminta seluruh pejabat Pemda untuk segera meninggalkan zona nyaman, Kamis 06 November 2025.
Dalam arahan mendadak yang hanya berlangsung 30 menit, Bupati menegaskan bahwa menjadi pelayan masyarakat yang baik tidak cukup hanya dengan duduk manis di kantor dan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
Sorotan utama Bupati tertuju pada isu krusial: sinkronisasi program dengan Pemerintah Pusat sebagai ‘pintu ajaib’ menarik dana triliunan rupiah.
Arahan Bupati kepada pejabat eselon II, III, dan kepala UPT dimulai dengan kritik pedas terhadap kedisiplinan. Menurutnya, disiplin tak hanya sebatas absensi datang dan pulang.
”Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin Bapak Ibu dalam bekerja, melaksanakan tugas-tugas. Ini berkorelasi dengan akses program ke kementerian atau lembaga, untuk dapat ditarik ke daerah. Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,”tegas Bupati.
Ini berarti, para pejabat diinstruksikan untuk segera mempelajari dan memahami secara mendalam tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait di Jakarta. Pemahaman ini adalah modal utama untuk menjemput program dan pendanaan pusat, yang diakui memiliki alokasi dana lebih besar.
Selain tantangan anggaran, Bupati juga secara khusus menyoroti kinerja dilapangan yang masih jauh dari harapan, terutama dilini pelayanan publik.
”Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik, tidak saja dibidang kesehatan tetapi juga perdaerah serta sektor lainnya. Namun, masih ada petugas pelayanan yang belum ramah kepada masyarakat,”ungkapnya.
Ketidakramahan ini dinilai bertentangan total dengan upaya Pemda untuk mencitrakan diri sebagai pelayan masyarakat yang handal, baik dan berintegritas.
Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik, sebelumnya telah memberikan latar belakang pentingnya arahan ini. Menurut Sekda, sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan program daerah menjadi keharusan ditengah penyesuaian transfer keuangan daerah dan Desa.
Sebagai langkah konkret, Pemda Lombok Timur akan, Mengangkat 4 Koperasi Merah Putih (Selong, Jenggik, Montong Baan, dan Jerowaru) sebagai model percontohan sinkronisasi program pusat dan daerah.
Memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG berjalan efektif dan akan mengusulkan daerah 3T agar juga terlayani, meski dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit.
Tujuan utama kegiatan ini jelas: memastikan semua pimpinan pejabat memiliki pemahaman yang solid untuk melakukan harmonisasi program agar Lombok Timur tetap resilien ditengah dinamika fiskal,”pungkasnya.
(Orik / LCN)
