LCN – Lombok Timur, – NTB, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan tanggapan lugas terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna (25/11/2025).
Ditengah pengakuan adanya keterbatasan anggaran APBD 2026 yang bahkan harus”mengesampingkan” harapan alokasi besar untuk sektor pariwisata, Wabup Edwin justru menjamin kedaulatan pangan masyarakat melalui sumber pendanaan alternatif yang fantastis.
Dalam tanggapannya, Wabup Edwin mengungkapkan bahwa dukungan finansial untuk ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada APBD yang seret. Pemda memanfaatkan alokasi 20% dana Desa yang wajib dikelola oleh BUMDes untuk ketahanan pangan, dengan nilai total mencapai lebih dari Rp 48 Miliar.
“Dukungan untuk ketahanan pangan ini setara dengan lebih dari Rp48 Miliar, yang berasal dari alokasi 20% dana desa. Ini adalah komitmen serius Pemda untuk menjamin kedaulatan pangan, meskipun kita dihadapkan pada pengurangan Transfer Keuangan dari Pusat,”tegas Wabup.
Keterbatasan APBD 2026 ini diakui berdampak pada sektor prioritas lain. Wabup memaparkan, dari total 1.211 km ruas jalan di Lotim, sebanyak 416 km berada dalam kondisi tidak mantap. Pemda hanya mampu menangani 54 ruas jalan kabupaten dengan hotmix dan 11 ruas jalan poros Desa dengan lapen.
Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemda menetapkan tiga langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),Perbaikan kualitas data pajak (PBB-P2, Hotel, Restoran).
Mengintensifkan pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem non-tunai.
Sorotan: Meskipun mengakui adanya dinamika yang menyebabkan belum tercapainya disiplin perencanaan APBD sesuai amanat undang-undang, Wabup berjanji tahun depan jadwal pembahasan APBD akan dipenuhi.
Selain itu, Pemda juga segera mengaktifkan kembali Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memberikan perlindungan paripurna kepada para Pekerja Migran,”tutupnya.
(Orik / LCN)
