LCN – Lombok Timur, – NTB, Peringkat Lombok Timur diklasemen pencegahan korupsi, yang hanya berada diposisi ke-4 dalam skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) NTB, memicu reaksi keras dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, Senin (08/12/2025), Bupati tidak hanya menolak keras hasil tersebut, tetapi juga secara terang-terangan menunjuk satu biang keladi: Perencanaan yang tidak matang.
”Kalau saya lihat dari peringkat kita ini, ini disebabkan oleh perencanaan kita yang tidak matang,”ungkap Bupati Warisin, menohok pimpinan OPD dan PPK yang hadir.
Kritik tajam Bupati tidak berhenti pada perencanaan. Ia memberikan ultimatum keras terkait penyerapan anggaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
Bupati menegaskan tidak boleh ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), yang nilainya mencakup realisasi UMKM sebesar Rp 20 miliar lebih. Menurutnya, Silpa sebagai simbol kegagalan birokrasi.
”Tidak boleh ada Silpa. Karena kalau kita punya Silpa ini artinya kita tidak bisa belanja, apalagi mendatangkan [manfaat],” tegasnya.
Peringatan Bupati selaras dengan temuan KPK. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian Patria, yang turut hadir, memperkuat titik kritis ini. Ia menyebut bahwa akar masalah korupsi umumnya berawal dari perencanaan atau dari Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dian Patria mendesak Pemda segera membangun sistem data terintegrasi dan menutup titik rawan, sekaligus menawarkan bantuan KPK untuk mengatasi isu strategis daerah seperti masalah tambak dan aset daerah.
Menghadapi peringkat yang stagnan dan ancaman Silpa, Bupati Warisin kini menuntut perubahan total dalam budaya kerja, khususnya dalam eksekusi program.
”Perencanaan yang mantap harus kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya tidak karuan, “pesannya, menekankan pentingnya sinergi antara desain program dan implementasi lapangan.
Ia menutup pertemuan dengan seruan yang mengikat seluruh jajaran: “Kerja baik, kerja jujur, kerja transparan,” demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera dan transparan,”pungkasnya.
(Orik / LCN)
