LCN – Lombok Timur, – NTB, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menunjukkan ketegasannya dalam membenahi manajemen pelayanan publik. Dalam sidak yang dilakukan Selasa (20/01/2026), Bupati memberikan instruksi keras, tidak boleh ada alat berat yang hanya jadi “pajangan” rusak dibengkel dan tidak boleh ada rakyat yang bingung mencari bantuan saat darurat.
Dua instansi vital, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) serta UPT Peralatan Dinas PUPR, menjadi sasaran evaluasi mendalam orang nomor satu di Lombok Timur tersebut.
Di UPT Peralatan dan Laboratorium PUPR, Bupati tampak geram melihat deretan alat berat yang dibiarkan mangkrak. Beliau langsung memerintahkan audit total terhadap seluruh aset,”paparnya.
”Saya minta analisa mendalam. Kalau biaya perbaikannya rasional, segera kerjakan. Tapi kalau sudah jadi besi tua, hapus! Jangan penuhi area dengan barang mangkrak,” tegas H. Haerul Warisin.
Beliau menargetkan UPT PUPR mampu menangani kerusakan jalan skala kecil (10-25 meter) secara instan tanpa perlu menunggu lelang proyek atau pihak ketiga. “Rakyat butuh jalan bagus sekarang, bukan nanti. Stok ada, alat ada, harus bisa kerjakan sendiri!, “tambahnya.
Beralih ke Dinas Damkarmat, Bupati menginstruksikan transformasi paradigma pelayanan. Beliau ingin personel Damkar menjadi “pahlawan serba bisa” yang selalu hadir ditengah kesulitan warga, mulai dari kebakaran hingga evakuasi gangguan hewan seperti ular dan tawon.
Satu hal menarik, Bupati meminta setiap aksi penyelamatan wajib diviralkan. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai sarana edukasi publik.
”Publikasikan setiap aksi pertolongan. Biar masyarakat tahu kami ada dan tahu ke mana harus melapor. Jangan sampai warga merasa sendirian saat ada gangguan dirumah mereka, “pesannya.
Menuju Aparatur yang Responsif
Sidak ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan bentuk pembinaan langsung terhadap Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi). Bupati menekankan diera kepemimpinannya, aset harus berfungsi dan personel wajib responsif,”ujarnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rakor pekan lalu, membuktikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam membenahi pelayanan publik bukan sekadar janji diatas kertas, melainkan aksi nyata dilapangan,”tandasnya.
(Orik / 002)
