LCN – Lombok Timur, – NTB, Kabupaten Lombok Timur kini berada dititik krusial dalam perang melawan stunting. Meski tahun 2026 baru saja dimulai, “alarm” peringatan sudah berbunyi nyaring. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara blak-blakan menyoroti angka stunting daerahnya yang masih memegang rapor merah sebagai yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam pembukaan pendampingan analisis situasi aksi konvergensi stunting di Ruang Rapat Bappeda (28/01/2026), sang Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua TP3S ini tidak menutupi fakta pahit di lapangan.
Fakta yang Menghentak,
Rapor Desember 2025, Angka stunting bertahan di 22,39%.
Ledakan Januari 2026, Hanya dalam satu bulan, muncul 545 kasus baru (0,8%). Posisi Geografis, tertinggi dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Instruksi Tegas, “Jangan Main-Main dengan Data!”
Menanggapi munculnya ratusan kasus baru diawal tahun, Wabup Edwin langsung menginstruksikan Sekretaris Bappeda untuk melakukan audit data secara total. Ia menegaskan perang melawan stunting tidak bisa dimenangkan dengan laporan “asal bapak senang” diatas kertas.
”Intervensi tidak akan pernah tepat sasaran jika datanya tidak riil. Saya minta 21 kecamatan pastikan datanya akurat. Kita butuh kolaborasi nyata, bukan sekadar OPD, tapi sampai ke tingkat dusun dan organisasi masyarakat,”tegas Wabup.
Senada dengan Wabup, Arifin Effendy Hutagalung dari Kemendagri mengingatkan Indonesia punya ambisi besar menurunkan stunting hingga 14,2% pada 2029 dan menyentuh 5% di tahun 2045.
Untuk Lombok Timur, jalan menuju ke sana membutuhkan “operasi senyap” yang terintegrasi melalui sistem SIPD. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan daerah harus berdampak langsung pada piring makan balita dan kesehatan ibu hamil.
Kegiatan ini bukan sekadar rapat rutin. Hadirnya tim dari Kemendagri, Kemenkes, hingga Poltekkes Mataram menunjukkan bahwa Lombok Timur sedang menjadi “pusat perhatian” dalam penanganan stunting regional. Bappeda se-Pulau Lombok dan KSB pun turut hadir, menjadikan Selong sebagai titik koordinasi strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam.
Lombok Timur kini berpacu dengan waktu. Bisakah validasi data dan sinergi lintas sektor ini memangkas angka 22 persen tersebut? Jawabannya ada pada ketajaman aksi nyata di 21 kecamatan dalam beberapa bulan ke depan,”tandasnya.
(Orik / 002)
