LCN – Lombok Timur – NTB, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur, Letnan Kolonel Inf. Eky Anderson, menghadiri kegiatan Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Jalan, Prof. M. Yamin SH, Kecamatan Selong, dengan dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan stakeholder terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri, Bupati Lombok Timur Drs. H. Hairul Warisin, M.Si, Wakil Bupati Drs. H. Edwin Hadiwijaya, MM, Kajari Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria, SH., MH, perwakilan Polres Lombok Timur Iptu Bambang, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Heri Agustiadi, Kepala Bappeda Lombok Timur Zaidar Rohman, seluruh pimpinan OPD, para camat se-Kabupaten Lombok Timur, Ketua Forum Kades, serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Lombok Timur menyampaikan capaian pembangunan tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 14,51% pada 2024 menjadi 13,53%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93%, menempatkan Lombok Timur pada posisi kedua di Provinsi NTB. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,35, indeks inovasi dan digital mencapai 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat signifikan dari 62,93 menjadi 72,05. Kinerja fiskal daerah juga tercatat sebesar Rp3,47 triliun atau 101,21%, menunjukkan penguatan kapasitas keuangan daerah.
Bupati Lombok Timur dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan program provinsi dan pemerintah pusat. Ia juga menyoroti pentingnya upaya “menjemput program” ke pusat serta menyelaraskan kebijakan pembangunan, termasuk program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan didaerah. Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pendapatan daerah, khususnya dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.
Ketua DPRD Lombok Timur menegaskan bahwa proses perencanaan harus berbasis data yang akurat dan dilaksanakan secara konsisten. DPRD akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai perencanaan serta selaras dengan kebijakan provinsi dan pusat.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi NTB menyampaikan bahwa tema RKPD Provinsi adalah “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”, yang diharapkan dapat diimplementasikan secara sinergis hingga tingkat kabupaten. Program prioritas seperti Desa Berdaya menjadi fokus dalam penguatan ekonomi masyarakat Desa.
Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum strategis dalam menetapkan prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta penyelarasan program antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
Kegiatan berakhir pada pukul 13.30 WITA dalam keadaan aman dan lancar, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja antara OPD dan kecamatan, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap,”tutupnya.
(Orik / 002)
