LCN – Lombok Timur, – NTB, Pola penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia bersiap menghadapi perombakan besar-besaran. Kabupaten Lombok Timur resmi ditunjuk menjadi satu dari 42 wilayah di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos nasional tahun 2026.
Langkah berani ini diambil untuk menyudahi polemik klasik, bansos yang kerap “salah alamat”. Tidak tanggung-tanggung, teknologi pemindaian wajah (biometrik) kini dikerahkan untuk mengunci target penerima agar tidak bisa dimanipulasi.
Selama ini, carut-marut data kemiskinan menjadi kerikil dalam sepatu bagi pemerintah daerah. Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, blak-blakan mengakui tantangan berat yang dihadapi wilayahnya dalam mengelola lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Tantangannya mulai dari data yang tidak cepat diperbarui, keterlambatan penyaluran, hingga masih terjadinya salah sasaran,”ungkap Ahyan saat membuka sosialisasi di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.
Urgensi digitalisasi ini semakin dipertegas oleh Samuel Prayoga Tampubolon dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) RI. Ia membeberkan fakta mencengangkan mengenai kebocoran bansos ditingkat nasional.
Dari total alokasi bansos nasional yang menyentuh Rp 78 triliun, diperkirakan sekitar 45 persen diantaranya masih dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Melalui sistem baru berbasis Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) ini, pemerintah menargetkan angka error tersebut bisa ditekan drastis hingga dibawah 10 persen.
Di Lombok Timur sendiri, sistem ini membidik sekitar 400 ribu kepala keluarga sebagai sasaran pendataan baru.
Mekanisme pengusulan berjenjang yang rawan “titipan” kini dipangkas. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa langsung mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi.
Solusi Tanpa Smartphone. Bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki telepon pintar, pemerintah mengutus Agen Perlinsos khusus untuk menjemput bola dan melakukan pendaftaran dilapangan.
Begitu mendaftar, wajah pemohon akan langsung dicocokkan secara real-time dengan database kependudukan Dukcapil. Jika lolos, sistem otomatis menghitung kelayakan berdasarkan parameter aset, kendaraan dan skor DTKS.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menegaskan lompatan teknologi ini tidak akan mengeksklusi instrumen yang sudah ada. Selama masa uji coba, aplikasi Cek Bansos, operator Desa dan pendamping PKH tetap dipertahankan untuk menguji kesiapan infrastruktur digital publik.
Sebagai langkah awal, maraton kesiapan SDM langsung digenjot selama dua hari. Hari pertama membekali 349 pejabat daerah dan kepala Desa, disusul hari kedua dengan Training of Trainer (ToT) bagi 401 Agen Perlinsos.
Data akurat hasil uji coba di Lombok Timur ini ditargetkan menjadi penentu utama dalam penetapan penerima bansos paling cepat pada Triwulan IV tahun 2026, paling lambat Triwulan I tahun 2027.
Jika eksperimen di Bumi Gora ini sukses, Lombok Timur tidak hanya berhasil mewujudkan visi daerah yang Smart dan Transparan, tetapi juga resmi menjadi cetak biru (blueprint) modernisasi bansos yang akan direplikasi diseluruh pelosok Indonesia,”pungkasnya.
(Orik / 002)
