LCN – Lombok Timur, – NTB, Langkah tegas diambil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara terbuka mengingatkan jajarannya agar tidak hanya mengejar predikat, angka indeks semata, melainkan betul-betul memanfaatkan sistem transaksi elektronik sebagai benteng pengawasan anggaran yang bocor.
Peringatan menohok itu disampaikan Bupati saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (06/10/2026).
Di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Haerul Warisin menyoroti kinerja digitalisasi tahun 2026 yang dinilai belum optimal. Ia mendesak OPD penghasil pendapatan untuk bergerak cepat menyediakannya kanal pembayaran digital di setiap titik penerimaan retribusi dan pajak.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),”tegas Haerul Warisin.
Bupati menegaskan bahwa rekam data transaksi digital harus transparan, dapat direkonsiliasi dengan cepat, dan dimanfaatkan secara analitis. Data tersebut menjadi instrumen vital untuk melacak tingkat kepatuhan wajib pajak, mendeteksi potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Ia tak menampik masih adanya ganjalan di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet hingga rendahnya literasi digital masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan seluruh OPD melepas ego sektoral dan memperkuat sinergi, baik dalam memperluas infrastruktur jaringan maupun menggencarkan edukasi ke publik—agar peralihan ke transaksi non-tunai dirasakan sebagai kemudahan, bukan beban.
Di tempat yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, mengungkapkan bahwa Lombok Timur sebenarnya memegang predikat terbaik di NTB secara indeks digitalisasi dengan skor fantastis 98,5 persen.
Namun, BI memberi catatan kritis pada aspek realisasi transaksi yang masih tertahan di angka 85 persen.
Celah 15 persen pada aspek realisasi ini menjadi ruang yang harus segera kita maksimalkan,” ujar Ignatius.
Bank Indonesia merekomendasikan pemantauan capaian transaksi berbasis data secara real-time per kanal dan per OPD, serta mendesak OPD dan Bank RKUD memperjelas visibilitas kanal pembayaran, baik di loket-loket fisik maupun melalui kanal media sosial.
Pertemuan strategis yang turut menghadirkan kalangan akademisi dan praktisi keuangan ini memetakan berbagai kendala teknis di lapangan guna merumuskan formulasi paling efektif.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Lombok Timur serius melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah menuju ekosistem digital yang bersih, akuntabel dan bebas dari kebocoran,”tandasnya.
(Orik / 002)
