LCN – Lombok Timur, — NTB, Dampak perubahan iklim tak lagi sekadar urusan cuaca ekstrem atau lahan retak. Di Lombok Timur, fenomena El Niño dan kekeringan kini menjelma menjadi ancaman nyata yang berpotensi memicu kemiskinan ekstrem hingga ketegangan dalam rumah tangga.
Merespons ancaman lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat merumuskan strategi bertahan hidup bagi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Dalam Diskusi Terbatas bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem” yang digelar Lombok Research Center (LRC), Kamis sore (15/10/2026),
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya membeberkan keprihatinan sekaligus peta jalan pemulihan daerah.
Perubahan iklim dan El Niño memukul keras kawasan selatan Lombok Timur, seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru.
Wilayah yang mayoritas mengandalkan lahan tadah hujan ini harus menghadapi kemarau panjang yang menguras ketersediaan air irigasi, bahkan memundurkan musim tanam hingga dua bulan. Namun, dampak domino yang ditimbulkan jauh lebih luas dari sekadar gagal panen.
“Dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Penurunan hasil panen dan hilangnya penghasilan petani berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, hingga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” tegas Wakil Bupati di hadapan para jurnalis.
Gagal panen berarti hilangnya mata pencaharian, naik tingginya harga pangan dan meningkatnya stres finansial di tingkat keluarga. Oleh sebab itu, mitigasi iklim tidak lagi bisa dipandang sebatas urusan teknis pertanian, melainkan juga perlindungan sosial.
Meski memiliki potensi pertanian yang unggul, Pemkab Lombok Timur dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Anggaran sektor pertanian daerah tercatat tidak melebihi 5 persen dari total belanja daerah.
Untuk menyiasatinya, Pemkab menerapkan strategi “jemput bola” dengan menyelaraskan arah kebijakan daerah (2027–2029) secara vertikal ke Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian.
Tak hanya itu, penguatan kelembagaan juga menyasar kelompok yang selama ini sering terabaikan, yakni pembentukan kelembagaan bagi para buruh tani, di samping Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah ada.
Bukan sekadar wacana di atas kertas, langkah antisipatif konkret telah dan sedang digelontorkan di lapangan. Rp 41 Miliar untuk 265 Sistem Air Pompaan, Pembangunan sistem perpompaan masif yang terus berjalan hingga Desember mendatang.
Rp 9,2 Miliar untuk 92 Titik Irigasi: Penanganan infrastruktur irigasi pertanian guna menjamin pasokan air, 97 Titik Infrastruktur Air dan 25 Irigasi Swadaya, Pembangunan berbasis kekompakan masyarakat melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
5.000 Hektare Pertanian Modern, Target pengembangan lahan berbasis Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS) hingga akhir tahun.
197 kelompok petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Sosial
Disisi lain, Pemkab Lombok Timur juga menyoroti isu sensitif terkait perizinan tambang. Pemerintah berkomitmen mengelola izin tambang secara ekstra hati-hati agar tak memperburuk kerusakan lingkungan dan menambah kerentanan sosial masyarakat.
Melalui konsolidasi gagasan bersama Lombok Research Center dan insan pers ini, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya, memperkuat sinergi pusat hingga daerah, memastikan intervensi benar-benar menyentuh petani kecil, serta menjaga agar adaptasi iklim berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan ekstrem,”tutupnya.
(Orik / 002)
