LCN – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui integrasi sistem dan aplikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur penghubung untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang terintegrasi, efisien dan mudah diakses.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., mewakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta diikuti tenaga teknis dan operator teknologi informasi dari berbagai OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam sambutannya, Yasrul menjelaskan bahwa integrasi sistem merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Pemerintah tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah aplikasi, melainkan mendorong optimalisasi aplikasi yang sudah tersedia melalui pengembangan fungsi, integrasi, dan pemanfaatan bersama.
Menurutnya, banyaknya aplikasi yang dikembangkan masing-masing instansi berpotensi menimbulkan duplikasi fungsi, pemborosan anggaran, serta pengulangan proses penginputan data. Karena itu, integrasi menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Strategi pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak aplikasi, tetapi mendorong integrasi dan berbagi pakai aplikasi. Lebih baik aplikasi yang sudah ada dikembangkan fungsi dan modulnya sehingga dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan,”jelasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pendataan Dinas Kominfotik NTB, terdapat 227 layanan di lingkungan Pemprov NTB, terdiri atas 158 layanan publik dan 69 layanan administrasi pemerintahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 165 layanan atau sekitar 73 persen telah didukung sistem elektronik, sedangkan 62 layanan lainnya masih berjalan secara manual atau konvensional.
Untuk mendukung integrasi tersebut, SPLP hadir sebagai perangkat penghubung antar sistem elektronik yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi saling berkomunikasi dan bertukar data. Melalui mekanisme ini, integrasi tidak perlu dilakukan secara langsung satu per satu antaraplikasi, tetapi dapat dikelola melalui satu sistem penghubung atau hub sehingga lebih terstruktur dan aman.
Pemanfaatan SPLP juga merupakan amanat regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 33 yang mengatur penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mendukung interoperabilitas layanan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 serta regulasi Pemerintah Provinsi NTB terkait penyelenggaraan pemerintahan digital dan manajemen keamanan informasi.
Sebagai bentuk implementasi integrasi layanan digital, Pemprov NTB telah mengembangkan portal NTB Digital Hub yang dapat diakses melalui digitalhub.ntbprov.go.id. Portal tersebut menjadi wadah integrasi berbagai layanan digital milik OPD, baik layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat maupun layanan administrasi pemerintahan.
Hingga saat ini, sebanyak 30 layanan telah berhasil diintegrasikan ke dalam NTB Digital Hub. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap dengan target penambahan 10 layanan setiap tahun, sehingga pada 2029 ditargetkan mencapai 60 layanan yang terintegrasi.
Yasrul menegaskan, integrasi melalui Digital Hub bukan berarti mengambil alih aplikasi yang dikelola OPD. Sebaliknya, portal tersebut menjadi alternatif akses bagi masyarakat melalui satu pintu, sementara pengelolaan layanan dan sistem utama tetap berada pada OPD masing-masing.
Integrasi yang dibangun juga tidak sekadar menampilkan tautan aplikasi, tetapi memungkinkan pemanfaatan layanan melalui Application Programming Interface (API), sehingga modul dan fungsi layanan dari aplikasi OPD dapat dihadirkan dalam portal Digital Hub.
Lebih lanjut, ia mendorong setiap OPD untuk mengidentifikasi layanan yang potensial diintegrasikan, sekaligus membuka peluang berbagi pakai dan replikasi aplikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Beberapa aplikasi milik Pemprov NTB, seperti E-SAKIP dan Satu Data NTB, telah menjadi contoh aplikasi yang dapat direplikasi untuk mendukung kebutuhan pemerintahan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yastul juga menyampaikan peluang integrasi data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Apabila peluang interoperabilitas tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku, integrasi data SIPD diharapkan dapat mengurangi penginputan data berulang pada aplikasi pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung kebutuhan dashboard eksekutif.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, tenaga teknis dan operator OPD dapat memperkuat komunikasi serta mengidentifikasi kebutuhan integrasi di masing-masing instansi.
“Integrasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja pemerintahan digital, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,”tutupnya.
Melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi SPLP, Pemprov NTB berkomitmen membangun ekosistem pemerintahan digital yang saling terhubung, menghindari duplikasi sistem, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara lebih efektif dan berkelanjutan,”pungkasnya.
(Orik / 002)
