LCN – Lombok Timur, — NTB, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (11/11/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati berkonsultasi terkait tindak lanjut penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 10.852 PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur yang meliputi guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran (Damkar), tenaga administrasi, serta tenaga teknis lainnya.
Seluruhnya dipastikan telah masuk dalam pangkalan data (database) dan memiliki Nomor Induk PPPK. Konsultasi ini dilakukan guna memastikan langkah yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan aparatur.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam penataan aparatur tersebut.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB, Kemendagri dan BKN terus menggelar rapat berkesinambungan untuk mengeksekusi keputusan strategis penataan PPPK.
Pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan guna memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Merujuk Siaran Pers tentang Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, pemerintah bersama DPR menyepakati lima poin utama, yakni
1. PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi.
2. PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027.
3. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik (dengan batas waktu Desember 2024) memperoleh perpanjangan masa kerja dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus.
4. Ketentuan serupa berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
5. Rekrutmen CPNS tetap dilaksanakan pada tahun 2026.
Proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027, disesuaikan dengan kesiapan regulasi, validitas data, dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi. Selama masa transisi berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas seperti biasa.
Selain itu, status kepegawaian sejumlah formasi akan dialihkan menjadi pegawai instansi pusat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disiapkan, dengan rincian sebagai berikut,
Guru, Dialihkan menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama. Tenaga Kesehatan, dialihkan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan. Damkar dan Satpol PP, Dialihkan menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
(Orik / 002)
