Home / Daerah / Bupati Alirkan Rp 135 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Honorer-Kades, Tuntaskan Sisa Proyek Jalan Multi-Years!

Bupati Alirkan Rp 135 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Honorer-Kades, Tuntaskan Sisa Proyek Jalan Multi-Years!

LCN – Lombok Timur, – NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tampil dengan postur anggaran yang kian berpihak pada pelayanan dasar masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Di tengah fokus pemerataan infrastruktur, kejutan manis dihadirkan bagi para tenaga non-ASN, kepala desa, hingga perangkat desa lewat alokasi jaminan kesehatan fantastis.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 2027 dan Rancangan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2025 di hadapan Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026).

Dari total belanja daerah sebesar Rp3,176 triliun lebih, pos belanja barang dan jasa dipatok sebesar Rp1,54 triliun. Di dalamnya, terselip anggaran masif senilai Rp135,166 miliar khusus untuk iuran jaminan asuransi kesehatan peserta bukan penerima upah, honorer Non-ASN, hingga kepala desa dan perangkat Desa.

Anggaran Berbasis Kinerja OPD: Bupati menegaskan bahwa alokasi anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini murni ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik sesuai prioritas RKPD, bukan lagi sekadar bagi rata atau berdasarkan kebiasaan tahun anggaran sebelumnya.

Komitmen mendongkrak ekonomi kerakyatan terus berlanjut lewat kucuran subsidi bunga bagi peternak dan UMKM sebesar Rp2,5 miliar.

Sorotan tajam turut diberikan pada progres proyek tahun jamak (multi-years) infrastruktur jalan dan gedung serbaguna senilai Rp280 miliar. Bupati memaparkan capaian membanggakan di mana 53 ruas jalan (didominasi hotmix dan sebagian Lapen) sepanjang 77,25 Km kini telah rampung dan dinikmati masyarakat luas.

Sementara itu, untuk pembangunan Gedung Serbaguna yang telah merampungkan tahap sayembara hingga perencanaan teknis, lelang fisik dipastikan segera berproses dan ditargetkan tuntas sebelum akhir TA 2027.

Adanya sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp 16,1 miliar dan sisa kontrak senilai Rp 21,2 miliar dari efisiensi pelelangan umum membuka peluang emas. Pemkab berinisiatif mengoptimalkan dana tersebut untuk menambah volume dan ruas jalan poros utama baru yang paling mendesak dibutuhkan masyarakat, sebuah langkah yang mendasari pengajuan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2025.

Pendapatan Daerah: Rp 3,176 triliun lebih, PAD, Rp 602,52 miliar lebih

Pendapatan Transfer Rp 2,542 triliun (Pusat Rp2,4 T, Bagi Hasil Provinsi NTB Rp142,19 M).

Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 31,948 miliar (Termasuk program LSDP persampahan dan kontribusi pengusaha tembakau Virginia) dan Belanja Daerah Rp 3,176 triliun lebih,”ujarnya.

 

(Orik / 002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *