LCN – Lombok Timur – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin, didampingi jajaran pejabat struktural Lapas Selong melakukan terobosan strategis melalui rangkaian pertemuan koordinasi dengan stakeholder penegak hukum di Lombok Timur, Selasa (04/02/2025).
Mengawali rangkaian koordinasi, Kalapas Selong beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Hendro Wasisto. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu strategis, termasuk optimalisasi pemanfaatan ruang tahanan Kejaksaan di RSUD dr. R. Soedjono Selong untuk warga binaan yang memerlukan perawatan intensif. Pembahasan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kedua institusi.
“Koordinasi ini merupakan upaya konkret dalam mengoptimalkan pelayanan kepada warga binaan, khususnya yang membutuhkan perawatan medis,”ungkap Ahmad Sihabudin didampingi jajaran pejabat strukturalnya.
Melanjutkan agenda koordinasi, rombongan Kalapas Selong mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba. Pertemuan ini membahas harmonisasi sistem administrasi tahanan mulai dari penetapan hingga perpanjangan penahanan dari tingkat pertama sampai kasasi, serta mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.
Rangkaian pertemuan yang dilaksanakan dalam satu hari ini merupakan implementasi arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Lapas Selong dalam membangun sistem pemasyarakatan yang terintegrasi dan responsif.
“Melalui koordinasi intensif ini, kami berharap dapat menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien di Lombok Timur,”tambah Sihabudin bersama jajaran pejabat strukturalnya.
Langkah strategis yang dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Lapas Selong ini menjadi model penguatan sinergitas antar lembaga penegak hukum di tingkat daerah, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia,”tutupnya.
(Orik / LCN)
