TimCyber— MARTAPURA -Rapat Koordinasi Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) tahun 2025, dibuka oleh (Kajari) Martapura, bertempat di Aula Mufakat Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar, Kejari Martapura Bambang Rudy Hartoko SH ,MH,
menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menjaga kerukunan umat beragama serta menangkal potensi penyimpangan dalam aliran kepercayaan di masyarakat.
Kegiatan monitoring dan pemetaan pengawas aliran kepercayaan dan aliran ke agamaan( PAKEM), dalam Masyarakat kabupaten Banja ini, dengan cara bergantung terhadap perkembangan aliran kepercayaan dalam masyarakat .
Oleh karenanya dukungan dalam pengawasan dan menentukan aliran kepercayaan agama sangat diharapkan sekali sehingga status mereka sesuai UU dan pasal Oleh Pemerintah jelas dan yakin
Pada kesempatan tersebut Kasubdit Pakem Direktorat II Jamintel Kejaksaan Agung, Yulius Sigit Kristanto, S.H., M.H., dalam pemaparannya menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur TNI-Polri sangat penting dalam menjamin status keagamaan warga sesuai dengan keyakinan yang dianut dan tercatat dalam administrasi kependudukan, khususnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pola Penanggulangan Aliran Kepercayaan/Keagamaan Yang menyimpang dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Penindakan Preventif yakni dengan penyuluhan hukum, penerangan hukum, pendekatan Keagamaan/Kepercayaan, serta kerja sama dan koordinasi dengan instasi-instansi/pejabat pemerintah menjadi harapan kami.” Pintanya”
Pasi Intel Kodim 1006/Banjar menegaskan dukungannya terhadap upaya pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah Kabupaten Banjar.
Kami juga siap bekerja sama dengan seluruh stakeholder guna memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga toleransi dan keberagaman di Kabupaten Banjar
( R–LCN )
