LCN – Lombok Timur – NTB, Menanggapi informasi yang beredar bahwa dua anggota DPRD NTB telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana “siluman”, Pemuda Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Kamis 20 November 2025.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, Irwan Hidayat menyampaikan beberapa sikap:
1. Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi transparansi dan profesionalisme Kejati NTB dalam proses penyidikan perkara – mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan. Tindakan ini menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik.
2. Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa penetapan tersangka dalam kasus dana “siluman” di DPRD NTB merupakan sinyal kuat bahwa tak ada lagi “zona nyaman” bagi siapapun yang terlibat penyalahgunaan anggaran publik. Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
3. Pemuda Muhammadiyah mendesak semua pihak terkait, mulai dari DPRD NTB, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil, agar kasus ini dijadikan titik balik untuk memperbaiki sistem penganggaran, pengawasan, dan pelaporan. Dari sisi legislatif khususnya, diperlukan langkah konkret agar praktik-praktik anggaran “siluman” atau tidak transparan tidak terulang.
4. Pemuda Muhammadiyah juga mengajak masyarakat NTB untuk ikut aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah dan secara kolektif mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung-jawab. Peran aktif generasi muda, termasuk kader Muhammadiyah, sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan akuntabel.
5. Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa law enforcement saja tidak cukup. Diperlukan juga edukasi anggaran publik dan penguatan integritas publik agar kerangka pencegahan korupsi berjalan beriringan dengan penindakan. Generasi muda harus dibekali pemahaman hak‐kewajiban sebagai warga negara agar dapat berperan dalam kontrol sosial secara konstruktif.
6. Pemuda Muhammadiyah percaya bahwa langkah Kejati NTB ini bisa menjadi momentum untuk perubahan budaya pemerintahan di NTB yang lebih bersih dari korupsi dan kolusi. Kami siap mendukung pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan good governance dan akuntabilitas publik.
Secara pribadi, Irwan juga menyampaikan pandangan pribadi, demi masa depan NTB yang lebih baik, Pemuda Muhammadiyah menghimbau agar proses hukum berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip due process of law, tanpa pandang bulu. “Kami optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak, NTB dapat menjadi contoh daerah yang bersih dan maju”, Ungkapnya pada Kamis Malam (20/11/2025) di Montong Gading.
Sebelumnya Ketua Pemuda Muhammadiyah Lotim itu mengecam prilaku para anggota dewan yang tidak terdorong untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, malah cenderung hanya memperebutkan kepentingan sendiri. Rakyat yang tengah dilanda keadaan ekonomi lemah, justru semakin disakiti oleh pengkhianatan para anggota dewan yang katanya mewakili rakyat tersebut.
Irwan sebelumnya mendesak APH untuk segera membuka kasus ini secara terbuka di depan publik, jangan ada kesan seolah menutupi apalagi berpihak pada dewan pengkhianat rakyat itu.
Kini Kejati NTB telah menahan dan menetapkan tersangka dua anggota DPRD NTB yang berinisial IJU dan MNI. Keduanya merupakan dewan baru yang dilantik pada 2024 lalu. Baru setahun sejak pelantikannya, kedua anggota dewan sebagai penyambung lidah menjadi wakil rakyat itu kini telah terbukti berkhianat pada rakyat. Rakyat ibarat jatuh ketiban tangga di tengah kondisi ekonomi sulit, justru ditambah kemalingan oleh para wakil rakyat itu.
Belum lama rasa sakit yang melukai hati masyarakat terhadap sikap para wakilnya yang berujung pada pembakaran gedung DPRD NTB beberapa waktu lalu, kini muncul lagi kekesalan baru dengan terbuktinya dua orang panglima pencuri uang rakyat.
(BUDI / LCN)
