LCN – Mataram, – Ada pesan kuat yang menggema dalam pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB di Pendopo Gubernur, Selasa (10/02/2026). Gubernur NTB, H. Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa pengawasan kini bukan lagi soal “mencari borok” instansi, melainkan benteng perlindungan bagi para pejabat daerah.
Hadir dalam momentum strategis tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola di Bumi Gora.
Sistem Kuat, Pejabat Selamat
Dalam sambutannya yang lugas, Gubernur Iqbal menepis paradigma lama bahwa pengawasan adalah momok yang menakutkan. Sebaliknya, BPKP diposisikan sebagai “malaikat penjaga” agar birokrasi tidak tergelincir ke masalah hukum.
”Tugas BPKP, yakni memastikan tata kelola kami berjalan benar. Kami ingin setiap kendala administratif diselesaikan lewat pendampingan, sebagai pencegahan dini. Kita perbaiki sistem sekarang, atau tidak sama sekali,”tegas Gubernur dihadapan para kepala daerah se-NTB.
Estafet kepemimpinan BPKP NTB kini resmi dipegang oleh Adrian Puspawijaya. Meski sebelumnya menjabat sebagai Plt, tugas berat telah menantinya di tahun 2026. Fokus pengawasan kali ini dipastikan akan lebih tajam dan menyentuh sektor-sektor vital, diantaranya, Audit BUMD, Termasuk pengawasan ketat terhadap performa Bank NTB Syariah.
Komitmen Lombok Timur
Kehadiran Wabup Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati H. Haerul Warisin menegaskan posisi Lombok Timur sebagai kabupaten yang siap berkolaborasi. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, transparansi bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda NTB serta seluruh Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat, menandai babak baru sinergi pengawasan diwilayah ini,”tandasnya.
(Orik / 002)
