LCN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai pusat kendali (cockpit digital) yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem berbasis data ini dirancang untuk mempercepat pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB, yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Selasa (04/08/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov NTB dan Program Skala dalam memperkuat transformasi digital serta tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., MH., mengatakan data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem data yang terintegrasi agar proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara presisi.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB, Satu Data sebagai mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan, “ujarnya.
Melalui Dashboard Eksekutif tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memantau perkembangan berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Seluruh data dari aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan.
Dashboard ini akan menampilkan berbagai indikator prioritas pembangunan, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.
Ditambahkan, Pemprov NTB juga telah memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB, Satu Data. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data secara otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi data menjadi lebih cepat dan efisien.
Ia menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas data yang digunakan dalam melahirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat secara langsung.
“Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak,”katanya.
Untuk memperkuat keberlanjutan sistem, Pemprov NTB, juga tengah menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data. Bahkan pada 2027 mendatang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) direncanakan menjadikan NTB, sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Selain membangun sistem digital pemerintahan, Dinas Kominfotik NTB juga tengah menyiapkan Media Center baru dilingkungan Kantor Gubernur NTB, sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik. Fasilitas tersebut akan dilengkapi layar pemantau data NTB, Satu Data secara real-time, ruang podcast, serta area kerja bagi insan pers untuk memantau perkembangan pembangunan daerah secara transparan.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari pendampingan Program Skala kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam menyusun Dashboard Eksekutif sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Ia menyampaikan fase pertama Program Skala akan berakhir pada Desember 2026, sedangkan seluruh target teknis dan output direncanakan rampung pada Oktober 2026.
“Alhamdulillah, sudah ada informasi Program Skala akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meskipun surat resminya masih kami tunggu, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD, “ujarnya.
Menurutnya, FGD ini menjadi forum penting bagi seluruh OPD sebagai pengampu data sektoral untuk menyepakati indikator-indikator strategis yang akan ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif. Dengan demikian, dashboard tersebut dapat menjadi instrumen utama bagi pimpinan daerah dalam memantau kinerja pembangunan dan mengambil kebijakan secara cepat, tepat dan berbasis data.
Melalui kolaborasi antara Pemprov NTB dan Program Skala, Dashboard Eksekutif diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, serta mampu mempercepat terwujudnya pembangunan NTB, yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil,”tandasnya.
(Orik / 002)
