LCN – Lombok Timur, – NTB, Menjelang agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan pada Februari mendatang, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memberikan instruksi tegas kepada seluruh Penjabat (Pj.) Kepala Desa untuk menjaga netralitas penuh.
Penekanan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengangkatan sumpah 61 Pj. Kades se-Kabupaten Lombok Timur oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya di Pendopo Bupati, Selasa (18/08/2026).
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan penetapan 61 Pj. Kades merupakan amanah besar yang telah melalui tahapan verifikasi ketat dari usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Meski masa jabatan bersifat sementara hingga terpilih kades definitif, kepemimpinan para Pj. Kades menjadi tolok ukur utama profesionalisme dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Indikator keberhasilan seorang Pj. Kades terletak pada kemampuannya memberikan rasa aman, ketenteraman, serta kedamaian ditengah masyarakat.
Saya minta seluruh Pj. Kades bersikap adil, netral, dan tidak memihak kepada calon mana pun pada Pilkades mendatang,”ujar Bupati.
Selain pengawasan agenda politik Desa, Bupati menyoroti validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Para Pj. Kades diinstruksikan untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan warga miskin dan rentan terdata dengan presisi agar tidak ada yang terlewat dari program bantuan pemerintah.
Dalam hal tata kelola pemerintahan desa, para pejabat baru diimbau menerapkan pola hidup sederhana, mengedepankan silaturahmi, serta menghindari janji-janji yang tidak realistis. Bupati menekankan pentingnya fungsi struktur pemerintahan terdepan, seperti tingkat Dusun dan Desa, sebagai muara pertama pengaduan masyarakat.
“Segera kembali ke Desa masing-masing usai pelantikan. Duduk bersama masyarakat dan selesaikan setiap permasalahan sesegera mungkin melalui ruang koordinasi yang kuat,”tegasnya.
Acara pelantikan diakhiri dengan penyampaian apresiasi dari Bupati Haerul Warisin kepada para Kepala Desa purna tugas, disertai kepastian pemenuhan hak pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para Camat, serta Kepala Desa purna tugas,”tutupnya.
(Orik / 002)
