LCN – Lombok Timur akan menghadapi salah satu momentum politik Desa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 157 Desa dijadwalkan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 27 Januari 2027.
Ditengah persiapan pesta demokrasi Desa tersebut, ada satu persoalan yang tidak boleh kita abaikan: mahalnya cost politik dalam kontestasi Pilkades.
Irwan Hidayat memgungkapkan, Pilkades seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan visi membangun Desa. Namun jika biaya politik semakin tinggi, demokrasi Desa berpotensi bergeser menjadi pertarungan kekuatan modal.
Kita tentu tidak ingin kepala desa terpilih justru merasa harus “mengembalikan modal” setelah memenangkan kontestasi. Karena ketika politik mulai dihitung sebagai investasi, masyarakat bisa menjadi objek transaksi, sementara kepentingan pembangunan desa menjadi urusan berikutnya.
157 Desa bukan angka yang kecil. Ini berarti ada ratusan kontestasi politik sekaligus, ribuan calon dan pendukung yang akan terlibat, serta masyarakat yang akan menentukan masa depan desanya masing-masing. Karena itu, Pilkades harus dikawal agar tetap menjadi pesta demokrasi, bukan pesta modal.
Lebih lanjut, Irwan menerangkan kira sudah waktunya kita membangun kesadaran bersama menjadi kepala Desa bukanlah cara untuk mencari keuntungan pribadi. Jabatan kepala desa adalah amanah untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan potensi Desa.
Karena itu, Irwan mengajak seluruh calon kepala Desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, BPD, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Lombok Timur untuk menjaga Pilkades tetap bermartabat.
Jangan sampai orang baik kalah hanya karena tidak memiliki modal yang besar. Jangan sampai demokrasi Desa berubah menjadi siapa yang paling banyak mengeluarkan uang, dialah yang berpeluang menang.
Pilkades harus menjadi momentum melahirkan pemimpin Desa yang punya gagasan, keberanian, integritas dan keberpihakan kepada masyarakat,”jelasnya.
Mari kita lawan politik transaksional dan mahalnya cost politik dengan politik gagasan, politik pelayanan dan politik yang berintegritas,”tandasnya.
(Orik / 002)
