LCN – Lombok Timur, — NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memutuskan untuk tidak lagi menggunakan pola lama dalam penanganan stunting. Tidak hanya berkutat pada formalitas rapat koordinasi, Pemkab Lombok Timur kini menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung ke lapangan melalui pembagian wilayah binaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kebijakan tegas ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembagian Wilayah Binaan Genting Tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (01/09/2026). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S), meminta agar Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembagian wilayah ini diiringi penunjukan Person in Charge (PIC) yang jelas ditiap OPD.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Jangan sampai ketika ada pergantian perwakilan rapat, koordinasi dilapangan justru terputus. PIC harus paham detail perkembangan wilayah binaannya,”tegas Edwin dihadapan seluruh jajaran pimpinan OPD, camat, hingga mitra swasta.
Program Genting di Lombok Timur bergerak ganda melalui dua jalur intervensi utama. Intervensi Spesifik (Langsung ke Tubuh): Pembagian Makanan Tambahan (PMT) serta bahan pangan mentah kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia dua tahun (baduta).
Perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, pembuatan jamban sehat, hingga pembangunan jembatan penghubung mobilitas warga.
Pendampingan ini juga diperkuat dengan edukasi psikologis serta pemantauan tumbuh kembang balita secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader lapangan.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, dari target pusat sebanyak 14.106 Keluarga Berisiko Stunting (KRS), sebanyak 11.610 KRS telah berhasil terintegrasi.
Adapun capaian intervensi yang telah terealisasi, yakni Edukasi: 9.627 KRS Bantuan Nutrisi: 1.574 KRS, Akses Air Bersih: 394 KRS, Jamban Sehat: 14 KRS, Bedah Rumah: 1 KRS
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, mengapresiasi capaian Program Genting Lombok Timur yang sudah menyentuh angka 81 persen.
Namun, ia memberikan catatan kritis terkait pelaporan keuangan daerah.
“Lombok Timur sebagai barometer NTB. Capaian 81 persen ini luar biasa, tetapi realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) antara laporan Dinas P3AKB dan aplikasi pusat harus segera disinkronkan agar data aktual daerah tercatat presisi ditingkat nasional,”ujar Lalu Makripuddin.
Langkah agresif Lombok Timur ini melibatkan kerekatan lintas sektor secara masif. Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan jajaran Camat, Kepala Puskesmas, UPTD P3AKB, BUMN/BUMD, pihak swasta, LSM, organisasi profesi, hingga Koordinator Satgas Pendamping Keluarga.
Pemkab Lombok Timur optimistis, kombinasi antara penetapan PIC OPD, peningkatan insentif serta kapasitas kader, hingga pemenuhan infrastruktur dasar akan mengubah perilaku masyarakat secara permanen demi membebaskan Lombok Timur dari ancaman stunting,”ujarnya.
(Orik / 002)
