LCN – Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi NTB membuat Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengambil langkah preventif dan represif dalam penanganannya.
Oleh karena itu, Gubernur mengadakan rapat pembahasan strategi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan membangun governansi kolaboratif melalui pembentukan Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (FKP2KS). Rapat tersebut digelar di ruang kerja Gubernur, Senin 16 Juni 2025.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK NTB, Kanwil Kemenag NTB, Asisten 1, Kadis Dikbud, Kadis P3AP2KB, Kadis Sosial, Ketua LPA NTB, LBH APIK, serta Kadis Kominfotik NTB.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi menjelaskan rapat ini merupakan inisiatif dan langkah cepat Gubernur mensikapi berbagai peristiwa tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi NTB.
“Pada hari ini Pak Gubernur mengambil langkah cepat dan taktis merespons berbagai peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk aksi joget yang berlebihan dan itu tidak pantas dilakukan apalagi diruang publik. Gubernur berdiskusi dengan semua pihak, menerima masukan dan beliau memutuskan untuk segera terbentuknya lembaga ini (FKP2KS). OPD terkait diberi limit waktu hingga 2 pekan ke depan utk segera memformulasikan lembaga ini secepatnya menindaklanjuti baik upaya pencegahan, penanganan kelompok rentan, penanganan aduan, hingga penindakan,”jelas Kadis.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, H. Zamroni Azis, mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur NTB. Nantinya akan dilakukan kolaborasi semua instansi sebagai strategi yang tak hanya bersifat reaktif, tetapi juga komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Nah langkah yang kita lakukan sekarang ini adalah strategi pencegahan dan penanganan, itu yang Pak Gubernur minta kepada kami, tentu inilah yang akan kami rumuskan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan kedepannya,”tandasnya.
(Orik / LCN)
