LCN – Lombok Barat – NTB, Menjelang proses akreditasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melakukan pendampingan intensif di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Jumat (08/08), sebagai upaya memastikan seluruh aspek layanan kesehatan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pendampingan ini difokuskan pada pemeriksaan dan verifikasi dokumen terkait tata kelola sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, serta sistem pendukung lainnya seperti sarana prasarana, manajemen mutu, dan pelaporan. Tim dari Dinas Kesehatan memberikan asistensi teknis agar proses akreditasi dapat berjalan optimal sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Dinas Kesehatan dalam mempersiapkan akreditasi klinik yang berada di lingkungan pemasyarakatan tersebut.
“Kami menyambut baik pendampingan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan. Akreditasi bukan hanya formalitas, tapi cermin keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu,”ujar M. Fadli.
Dalam kunjungan tersebut, tim pendamping dari Dinkes mengevaluasi langsung dokumen standar akreditasi, termasuk struktur organisasi klinik, pencatatan rekam medis, sistem rujukan, serta protokol penanganan penyakit menular dan darurat medis.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lombok Barat, Muhammad Abdullah selaku koordinator tim, menegaskan bahwa klinik di lingkungan pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjamin hak dasar kesehatan warga binaan, sehingga pemenuhan standar akreditasi menjadi hal yang mutlak.
“Kami mendorong seluruh fasilitas kesehatan, termasuk klinik di Lapas, untuk menjalankan pelayanan yang terstandar, terukur, dan berbasis mutu. Pendampingan ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan,”jelasnya.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait kesiapan administrasi dan teknis Klinik Pratama Lapas Lombok Barat dalam menghadapi penilaian akreditasi mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum sinergi antar instansi dalam menjamin hak kesehatan warga binaan sesuai amanat undang-undang,”tandasnya.
(Orik / LCN)
