LCN – Lombok Barat, NTB, Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sasaka Nusantara NTB menyatakan, kesiapan penuh untuk menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah, menyusul adanya isu aksi terkait rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 1.632 tenaga Honorer Non-Database di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
Menanggapi adanya isu aksi yang akan dilakukan ribuan tenaga Honorer Non-Database di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Ketua LSM Sasaka Nusantara NTB Lalu Ibnu Hajar menegaskan, pihaknya berkomitmen dan menyatakan siap berkolaborasi mendukung aparat Kepolisian menjaga kondusifitas wilayah, dengan menjaga Keamanan, Ketertiban Masyarakat “Kamtibmas”, dalam mewujudkan suasana aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kami dari Sasaka Nusantara NTB, menghimbau semua elemen masyarakat Nusa Tengara Barat, khususnya Lombok Barat agar sepakat dan siap bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah, Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026,”tegas Ibnu.
Selain itu, Ibnu juga mengimbau khusus kepada ribuan tenaga honor yang akan berakhir masa kontraknya tahun ini, agar tetap tenang dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta selalu mengedepankan sikap humanis, karena Sasaka Nusantara akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencarikan solusi.
“Khusus untuk 1.632 tenaga honorer yang memang akan berakhir masa kontrak kerja di tahun 2025 ini per 31 Desember, untuk tetap tenang, pasti kita akan koordinasikan, mungkin ada kebijakan win-win solution dari pihak pemerintah, dan ini khususnya Lombok Barat, terutama tenaga honorer guru-guru yang sudah mengabdi diatas sepuluh tahun. Dan intinya ada kebijakan supaya kita sama-sama menyambut tahun baru ini dengan baik dan gembira, itu saja,”harapnya.
Lebih lanjut Ibnu menegaskan, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, bukan hanya aparat kepolisian, sehingga para tenaga honorer diminta menyampaikan aspirasi lebih baik melalui hearing.
“Keamanan wilayah adalah tanggung jawab bersama,untuk itu, kalau menyampaikan aspirasi mungkin lebih baik disampaikan dengan heraing, kalau aksi nanti malah tidak akan sampai kan, biar penyampaian komunikatif, jadi sampaikan ke OPD terkait,” katannya.
Namun demikian, sebagai Lembaga yang memperjuangkan nasib rakyat, Ibnu meminta Bupati Lombok Barat agar meninjau kembali kebijakan tersebut, dan ada solusi bagi ribuan tenaga hononer yang akan PHK didominasi tenaga guru yang sudah mengabdi diatas sepuluh tahun dan bahkan ada yang diatas 15 tahun, sehingga mereka harus diakomodir.
Ibnu menambahkan, LSM Sasaka Nusantara NTB akan focus dan tetap mengawal kasus Tenaga Honorer Non-Database ini hingga ke Pemerintah Pusat, dengan memberikan data-data berkoodinasi dengan pemerintah daerah, terkait nama-nama Tenaga Honorer yang sudah lama mengabdi agar diprioritaskan ke depannya, jika ada kembali dibuka rekrutmen tenaga PPPK Paruh Waktu.
“Pasti Kita akan perjuangkan sampai pusat ini,cuma jangan menyampaiakn aspirasi diluar koridor, dan tetap jaga Kondusifitas wilayah, sehingga dengan sinergi antara kepolisian dan elemaen masyarakat, diharapkan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, damai, dan penuh makna, ”pungkasnya.
(Orik / LCN)
