LCN – Lombok Timur – NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak mau tinggal diam menghadapi ancaman berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Dalam langkah proaktif dan strategis, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara tegas menyatakan bahwa daerah ini siap “bertarung” dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Hal ini disampaikan Wabup Edwin saat membuka Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Selasa (02/09/2025). Menurutnya, prediksi APBN 2026 menunjukkan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah, yang bisa menjadi tantangan serius bagi Lotim. “Saat ini, 85% operasional kita masih bergantung pada dana pusat. Jika terjadi penurunan, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, “tegasnya, Selasa (02/09/2025).
Untuk itu, Lotim akan memaksimalkan potensi yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023. Perda ini menjadi payung hukum bagi kebijakan baru seperti Opsen PKB dan Opsen BBNKB, yang memungkinkan pungutan tambahan untuk mendongkrak kas daerah. “Ini bukan sekadar pungutan, tapi bentuk kemandirian kita. Setiap rupiah yang masuk akan kembali untuk membangun daerah ini,”jelas Wabup.
Langkah ini juga sejalan dengan fakta bahwa meski memiliki potensi besar, tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Lombok Timur baru mencapai sekitar 50%. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk menggenjot PAD.
“Bukan hanya kendaraan pribadi, kami juga akan menertibkan kendaraan dinas. Tidak ada toleransi, semua harus tepat waktu bayar pajak,” imbuh Wabup Edwin. Pemerintah Lotim juga akan berkolaborasi dengan perangkat desa untuk memastikan semua wajib pajak memahami dan menjalankan aturan. Dengan perbaikan data internal dan sistem yang terintegrasi, target peningkatan PAD diyakini akan tercapai.
Strategi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak lagi pasif menunggu bantuan pusat, melainkan aktif mencari solusi mandiri. Pertanyaannya sekarang, seberapa efektif langkah ini dapat menopang pembangunan ditengah ketidakpastian fiskal yang membayangi?,”tandasnya.
(Orik / LCN)
