LCN – Lombok Timur, — NTB, Capaian awal digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Lombok Timur yang merayap diangka satu persen memicu respon cepat dari jajaran pemerintah daerah. Menanggapi catatan kritis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah instan dengan menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan diwilayahnya.
Langkah tegap ini ditegaskan Bupati saat membuka acara Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/07/2026). Tak tanggung-tanggung, Pemkab Lombok Timur langsung memobilisasi 300 relawan pemuda, mengonsolidasikan jajaran pejabat eselon, hingga membentuk satgas khusus untuk menyisir akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga ke tingkat tapak.
Lombok Timur sejatinya ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (piloting) nasional digitalisasi bansos tahun 2026 dibawah komando Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Namun, BPKP RI memberikan catatan serius terkait lambatnya pergerakan dilapangan.
Korwas BPKP RI, Ahmad Bashori, mengungkapkan progres pendaftaran bansos di Lombok Timur baru menyasar sekitar 7.000-an KPM. Angka ini dinilai tertinggal jika dibandingkan dengan daerah piloting lainnya. Selain itu, pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi kunci validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) baru menyentuh angka 7 persen.
“Ada beberapa kendala strategis yang diidentifikasi, mulai dari perlunya kejelasan payung hukum, strategi komunikasi yang terarah, hingga persoalan ketersediaan jaringan internet disejumlah titik,”papar Ahmad Bashori.
Merespon kondisi tersebut, Bupati H. Haerul Warisin mengaku tidak terkejut namun menegaskan komitmennya untuk segera berbenah. Menurutnya, skala populasi Lombok Timur yang besar menjadi tantangan tersendiri pada tahap awal pelaksanaan.
“Saya baru menerima laporan dua malam lalu bahwa prosesnya belum bergerak optimal. Ini hal yang wajar ditahap awal, tetapi BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,”tegas Bupati.
Guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan mengakhiri polemik data dimasyarakat, Bupati menegaskan tidak akan mentolerir adanya manipulasi maupun ketidakakuratan data kependudukan.
Bahkan, ia mengingatkan jajarannya dengan mengutip pesan moral Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 tentang pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat. Jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan, “imbau Bupati dihadapan jajaran pimpinan daerah.
Sebagai langkah konkrit, Pemkab Lombok Timur segera mengumpulkan seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, serta Koordinator PKH untuk memetakan teknis operasional. Pembentukan tim kerja dan satgas khusus dihajatkan agar pergerakan 300 relawan pemuda dilapangan dapat berjalan sistematis.
Acara yang mengusung tema penguatan sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) ini turut dihadiri oleh BPKP, Inspektorat, relawan sosial, hingga kader tingkat Desa.
Kolaborasi terpadu ini diharapkan mampu menjadikan sistem perlindungan sosial digital di Lombok Timur lebih terintegrasi, transparan, dan tepat sasaran.,”tandasnya.
(Orik / 002)
