LCN – Lombok Timur, – NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah cepat dan agresif untuk merobohkan tembok benalu data bantuan sosial (bansos).
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Pemkab Lotim resmi meluncurkan gerakan percepatan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) demi menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mewujudkan agenda Satu Data Indonesia.
Langkah tegas ini diambil untuk mengakhiri polemik klasik penyaluran bantuan yang sering salah sasaran akibat maraknya inclusion error (warga mampu yang ‘menikmati’ bansos) dan exclusion error (warga miskin yang justru gigit jari). Beban Terberat se-NTB, Target Tuntas Akhir Agustus.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan Lombok Timur memikul target pendataan terbesar di Provinsi NTB, yakni sebanyak 501.104 Kepala Keluarga (KK).
Ditunjuk sebagai kabupaten percontohan penerapan aplikasi digital Perlinsos, Lotim kini harus mengejar ketertinggalan lantaran capaian pendataan saat ini baru menyentuh angka 1,76 persen (sekitar 7.000 KK).
“Tujuan utama pendataan ini untuk memastikan apakah bantuan yang selama ini diberikan pemerintah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum. Strategi paling efektif dalam pengentasan kemiskinan, yakni memastikan seluruh program bantuan jatuh ke tangan yang berhak. Jangan sampai hak masyarakat miskin justru diterima oleh mereka yang sebenarnya sudah mampu,”tegas Sekda saat memimpin rapat koordinasi diruang kerjanya, Jumat (24/07/2026).
Menindaklanjuti instruksi Bupati, Pemkab menetapkan batas waktu krusial: seluruh target pendataan wajib tuntas paling lambat 30 Agustus!.
Guna mengejar tenggat waktu yang terhitung singkat, Pemkab Lombok Timur mengerahkan skema ‘keroyokan’ dengan melibatkan seluruh elemen birokrasi dan pendamping lapangan.
Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik PNS maupun PPPK, diterjunkan langsung untuk memvalidasi warga dikelompok Desil 1 sampai 4 yang menjadi prioritas utama penerima bantuan.
Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir. Sekda menegaskan proses ini 100% GRATIS, murni untuk kepentingan validasi kesejahteraan, serta bebas dari intervensi politik maupun penyalahgunaan data pribadi.
Bagi masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos.
Pendampingan Lapangan, warga yang belum memiliki akses digital akan didatangi langsung oleh petugas untuk mendokumentasikan kondisi faktual rumah tangga (kondisi fisik bangunan, pemakaian daya listrik, hingga foto rumah).
Perlinsos berfungsi melengkapi dan memperkuat validasi data BPS secara cepat tanpa perlu menunggu sensus berkala.
Sistem Perlinsos terintegrasi secara dinamis dan diperbarui setiap bulan. Warga dapat mengajukan sanggahan jika ada data yang tidak sesuai tanpa birokrasi berbelit.
Pemerintah Daerah juga memastikan pemantauan (monitoring) dilakukan secara daring dan real-time dari tingkat desa hingga kabupaten. Ketelitian serta kejujuran seluruh pihak—baik petugas maupun warga yang memberikan data, menjadi kunci utama agar penyaluran bansos di Lombok Timur benar-benar bersih dan tepat sasaran,”tutupnya.
(Orik / 002)
