LCN – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB, sebagai landasan penyusunan APBD tahun depan. Melalui rancangan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mempercepat berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan pariwisata berkualitas, serta pengembangan ekosistem industri agromaritim.
Dokumen KUA-PPAS diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD Provinsi NTB, Mataram, Selasa (14/07/2026).
Mengawali penyampaian nota pengantar, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, stabilitas tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada tahun 2027 semakin kuat sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Umi Dinda menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Salah satu capaian penting adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi nasional, “ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi NTB, juga terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026, yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, dinilai memberikan dampak nyata terhadap sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, hingga persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.” Tema tersebut menjadi arah utama penyusunan program dan anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,”jelas Umi Dinda.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal diproyeksikan semakin baik, penyusunan APBD tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta berbagai program prioritas pembangunan. Pengelolaan anggaran juga akan terus mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD, Umi Dinda turut memaparkan garis besar rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Provinsi NTB berharap pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif dan disepakati tepat waktu. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat,”tandasnya.
(Orik / 002)
