LCN – Lombok Timur, — NTB, Kabar baik bagi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lombok Timur. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penantian akibat tertunda berbagai musibah nasional di daerah lain, asa warga untuk kembali menikmati infrastruktur yang layak akhirnya menemukan titik terang.
Pemerintah Pusat resmi mengucurkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 11,377 miliar lebih. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekda sekaligus Kepala BPBD Lombok Timur, H. Muhammad Juainia Taofik, di Ruang Rapat Bupati.
Bupati Haerul Warisin mengungkapkan perjuangan untuk mendatangkan anggaran pusat ini tidaklah mudah. Sejumlah jembatan yang putus akibat bencana alam sebenarnya sudah lama dilaporkan dan didata oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, realisasinya sempat mengalami penundaan beruntun akibat musibah berskala nasional di wilayah lain.
“Setelah sempat tertunda karena terjadi bencana di Aceh dan Sumatera, tahun berikutnya setelah dijanjikan juga terjadi bencana di NTT, sehingga itu juga menjadi faktor penghambat. Alhamdulillah, beberapa minggu kemarin saya diundang ke Jakarta untuk menandatangani RKA,”ujar Bupati Haerul dengan nada lega.
Berdasarkan dokumen perjanjian, dana segar dari pusat tersebut akan difokuskan secara transparan untuk memulihkan akses vital dan fasilitas pendidikan yang lumpuh akibat bencana, yakni
Rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko (Kecamatan Pringgabaya): Rp5,3 miliar
Rekonstruksi Jembatan Ulem-ulem (Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur Rp3,7 miliar, Rekonstruksi Jembatan Barang Panas-Jeruk Manis (Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur): Rp2,5 miliar. Rehabilitasi SMPN SATAP 01 Montong Gading Desa Perian, Kecamatan Sikur dan
Meski naskah perjanjian telah diteken Senin (16/11/2026) menyusul penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta pada 5 November lalu, Sekda Lombok Timur sekaligus Kepala BPBD, H. Muhammad Juainia Taofik, menjelaskan pengerjaan fisik baru akan dimulai pada tahun 2027.
Hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana hibah yang harus melalui prosedur pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemda Lombok Timur juga memastikan keberadaan jembatan bailey di Perigi akan diintegrasikan sebagai aset daerah.
Langkah ini disiapkan sebagai solusi darurat untuk menangani potensi kerusakan jembatan secara cepat sebelum ditangani secara permanen.
Pemkab Lombok Timur memastikan sisa usulan jembatan yang belum terakomodasi pada tahap ini akan kembali diajukan kepada BNPB, termasuk melalui jalur aspirasi masyarakat via DPRD, guna memastikan tidak ada warga yang terisolasi akibat infrastruktur yang rusak,”pungkasnya.
(Orik / 002)






