LCN – Mataram, – Pengamanan aksi unjuk rasa di Gerbang Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/06/2026) tampil dengan wajah berbeda. Kapolresta Mataram Polda NTB, Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., MH., memimpin langsung apel kesiapan dengan instruksi yang sangat tegas: layani massa secara profesional, humanis dan tanpa senjata api.
Dibawah terik Lapangan Kantor Gubernur NTB, ratusan personel gabungan dari Polresta Mataram, Polda NTB, hingga Satbrimob Polda NTB, berdiri tegap. Menariknya, diantara barisan pasukan Dalmas, tampak kehadiran barisan Polwan (Polisi Wanita) yang sengaja ditempatkan dilini depan sebagai negosiator dan peredam ketegangan dilapangan.
Kombes Pol. Hendro Purwoko mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga emosi dan tidak mudah terpancing oleh dinamika massa aksi.
“Perhatikan segala bentuk tindakan personel, hindari gerak-gerik yang dapat memancing reaksi dari peserta unjuk rasa, serta peka terhadap setiap dinamika yang terjadi dilapangan. Saya minta seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab,”tegas perwira melati tiga tersebut.
Demi menjamin aksi penyampaian aspirasi berjalan lurus sesuai koridor hukum, Kapolresta menginstruksikan para Perwira Pengawas (Pawas) dan Perwira Pengendali (Padal) melekat ketat mengawasi pergerakan personel maupun massa.
Ia juga menggarisbawahi bahwa seluruh personel dilarang keras membawa senjata api dan hanya dibekali dengan peralatan Dalmas sesuai dengan SOP standar.
Selain mengawal jalannya aksi didepan gerbang, sebagian personel juga disiagakan dijalur-jalur protokol sekitar Kantor Gubernur. Langkah ini diambil untuk merekayasa arus lalu lintas agar aktivitas harian masyarakat Kota Mataram tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
“Lakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan koordinator lapangan. Sampaikan imbauan kepada peserta aksi agar tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis sehingga tujuan penyampaian aspirasi dapat tercapai dengan baik,”lanjut Hendro.
Diakhir arahannya, mantan pejabat Polda NTB, ini menekankan keberhasilan sebuah pengamanan tidak diukur dari seberapa ketat barisan menjaga jarak, melainkan dari terjaminnya keselamatan semua jiwa yang ada dilokasi.
“Dalam setiap pelaksanaan pengamanan, yang harus diutamakan adalah keselamatan orang dan perlindungan fasilitas umum. Jaga keselamatan personel, peserta unjuk rasa, serta masyarakat lainnya,”pungkasnya.
Lewat pendekatan persuasif yang matang ini, Polresta Mataram membuktikan komitmennya untuk mengawal demokrasi di NTB agar tetap berjalan aman, tertib dan kondusif, tanpa mengorbankan pelayanan publik serta kenyamanan warga sekitar.
(Orik / 002)
