LCN – Lombok Timur, – NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan standar yang sangat tinggi dalam menjamin kesehatan warganya. Dalam sebuah langkah yang tegas dan ambisius, Pemda Lombok Timur, dipimpin Bupati H. Haerul Warisin, secara resmi menandatangani Rencana Kerja dan Skema Sharing Iuran JKN 2026 bersama BPJS Kesehatan dan mitra strategis, Senin 15 Desember 2025.
Deklarasi ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan pengukuhan target kepesertaan JKN mencapai 98,8% pada akhir 2025, sebuah langkah krusial untuk meraih UHC Award (Universal Health Coverage).
Data mencengangkan dari BPJS Kesehatan Cabang Lotim menunjukkan adanya jurang yang harus ditutup. Sementara iuran peserta aktif tahun 2025 hanya tercatat Rp 150 miliar lebih, total pembayaran klaim melonjak hingga Rp 427 miliar lebih!.
Untuk menanggulangi defisit ini dan memastikan semua warga terlindungi, Pemda meluncurkan Skema Sharing Iuran. Skema ini secara efektif melibatkan sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, mengubah jaminan kesehatan menjadi gerakan gotong royong korporat.
”Ini sebagai ujian gotong royong kita,”tegas Bupati Warisin. “Saya mengapresiasi Baznas yang berani mengambil komitmen membiayai 1.000 peserta kurang mampu. Kita tidak bisa membiarkan satu pun warga jatuh karena biaya kesehatan.”
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, mengakui bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Tantangan kritis tahun 2026 adalah mempertahankan tingkat keaktifan peserta diangka minimal 80% dan memastikan ketersediaan anggaran yang stabil.
Bupati Warisin segera merespons dengan mengeluarkan instruksi tegas:
Sikat Data Fiktif: Dinas Sosial diinstruksikan untuk memastikan akurasi data sasaran, khususnya penyandingan data warga miskin dari desil 1 hingga 5, agar bantuan iuran benar-benar tepat sasaran.
Layanan Kelas Satu: Seluruh pusat layanan kesehatan mitra (termasuk RS Islam S. Anggoro, RS Islam Namira dan RSIA Kuncup Bunga) diminta untuk menyediakan pelayanan prima untuk mengimbangi tingginya tuntutan klaim.
Penandatanganan ini menjadi landasan strategis bahwa Jaminan Kesehatan Nasional di Lombok Timur tidak akan lagi bergantung pada satu pihak, melainkan sebuah pertaruhan kolektif yang melibatkan pemerintah, lembaga amal dan rumah sakit swasta.
Lotim kini sedang berpacu melawan waktu untuk membuktikan bahwa kesehatan universal adalah target yang bisa dicapai, bukan hanya janji,”tandasnya.
(Orik / LCN)
