LCN – Lombok Timur, – NTB, Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 di Kabupaten Lombok Timur terbukti bukan sekadar rutinitas seremoni. Kolaborasi antara Kodim 1615/Lotim dan Pemerintah Daerah ini menjadi solusi “shortcut” pembangunan yang jauh lebih efisien dibandingkan proyek reguler.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Juani Taofiq, membeberkan fakta mengejutkan. Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur melalui skema TMMD mampu menekan biaya secara signifikan.
“Kalau diproyekkan secara reguler, perbandingannya jauh. Dengan TMMD, kita bisa hemat 30 hingga 50 persen anggaran. Mengapa? Karena disini tidak ada sistem ‘proyek’ komersial, melainkan swakelola dan kekuatan gotong royong TNI-Polri bersama masyarakat,”tegas Sekda.
Kehadiran TMMD tahun ini menjadi jawaban bagi keluhan para kepala desa yang usulannya seringkali mentok karena keterbatasan Dana Desa (DD). Tanpa intervensi TNI, pembangunan jalan sepanjang 1.130 meter dan penyediaan sumur bor dilokasi sasaran diprediksi baru bisa terealisasi 5 hingga 10 tahun ke depan.
“Ini sebagai akselerasi. Aspirasi masyarakat yang bertahun-tahun tidak terakomodasi akhirnya tuntas lewat integrasi anggaran daerah dan dukungan Mabes TNI,”tambah Juani.
Dandim 1615/Lombok Timur, Letkol Inf. Eko Anderson, menjelaskan sasaran fisik berupa pembukaan jalan sepanjang 1.130 meter dan pembangunan 4 titik sumur bor, satu bak penampungan air, satu titik MCK dan 2 unit rumah tidak layak huni (RTLH) satu sisi koin. Sisi lainnya yang tak kalah krusial, yakni serangan pada isu non-fisik.
“Tujuan kami jelas, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kemanunggalan dengan rakyat dan membangun sinergi. Kami masuk ke rumah-rumah warga untuk memberikan penyuluhan yang efektif,”ujar Letkol Eko.
Isu narkoba menjadi sorotan utama dalam TMMD kali ini. Mengingat fakta memprihatinkan 30 hingga 40 persen penghuni Lapas di Lombok Timur terjerat kasus barang haram tersebut, TNI melakukan pendekatan preventif langsung ke akar rumput. Selain itu, penanganan stunting dan wawasan kebangsaan menjadi menu wajib dalam program edukasi masyarakat,”tutupnya.
(Orik / 002)
