Home / Daerah / Wagub NTB Tekankan Pentingnya Peran Aktif Suami Dampingi Istri Saat Pelayanan KB

Wagub NTB Tekankan Pentingnya Peran Aktif Suami Dampingi Istri Saat Pelayanan KB

LCN – Mataram — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya peran aktif suami dalam mendampingi istri saat menjalani pelayanan Keluarga Berencana (KB). Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi kehadiran para suami mendampingi istri menentukan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga di masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Dinda saat membuka secara resmi kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa 17 November 2026.

Dalam arahannya, Wagub NTB menyoroti fenomena di lapangan di mana mayoritas kaum ibu datang ke fasilitas layanan KB seorang diri sambil menggendong atau menuntun anak-anak mereka, tanpa kehadiran sang suami. Menurutnya, keberhasilan program KB tidak semata-mata diukur dari tingginya angka capaian peserta, melainkan juga dari aspek psikologis dan kebahagiaan seorang istri.

“Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan,”tegas Ummi Dinda di hadapan para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta tamu undangan yang hadir.

Ummi Dinda bahkan mendorong para pejabat dan pria yang hadir dalam forum tersebut untuk menjadi teladan atau duta bagi keluarga masing-masing dengan selalu mengantar dan mendampingi istri mereka saat mengakses layanan kontrasepsi.

Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa esensi program KB yang telah membuat Indonesia disegani dunia bukan sekadar membatasi jumlah anak atau menekan laju pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu, pengaturan jarak kelahiran memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi orang tua untuk mempersiapkan finansial, pendidikan, serta masa depan yang lebih berkualitas bagi putra-putri mereka.

Terkait tata kelola logistik, Ummi Dinda mengingatkan seluruh jajaran pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak terjebak pada urusan teknis gudang dan angka distribusi semata. Di balik ketersediaan alat kontrasepsi, tersimpan hak dasar keluarga NTB untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat. Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2025, NTB mencatatkan rata-rata jumlah anak per perempuan masa usia subur (Total Fertility Rate) sebesar 2,36 persen. Proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 7,7 persen, serta angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 59,1 persen. Sementara itu, persentase peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berada di angka 35,1 persen, dan pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih tercatat sebesar 34,6 persen.

Menutup sambutannya, Wagub NTB mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang terus mengawal penguatan sistem rantai pasok kontrasepsi hingga ke lini lapangan. Ia berharap forum tata kelola Alkon tahun 2026 ini mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala distribusi dan pelaporan aplikasi logistik, demi memastikan setiap keluarga di NTB mendapatkan layanan KB yang merata dan berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin menjelaskan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran krusial dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi, yang dikenal dengan istilah “4 Terlalu”: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.

Dalam menyelaraskan langkah dengan visi dan arahan Bapak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur, kami selaku pengelola program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya melakukan akselerasi.

“Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya,”jelasnya.

Sebab, layanan kontrasepsi tidak hanya berfungsi untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pencegahan stunting dari hulu, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah kita.

Ia juga melaporkan berbagai capaian prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2026 di tingkat nasional maupun regional:

Juara 1 Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang diraih oleh Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu.

Peringkat 1 Terbaik Nasional dalam Pelayanan Keluarga Berencana, yang dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur.

Peringkat 2 Nasional Pelayanan Keluarga Berencana tingkat Provinsi, yang diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Juara 2 Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang diraih oleh SMA Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu.

Juara 2 Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE).

Juara 3 Nasional dalam kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.

Penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dalam ajang tahunan Genting Collaboration Summit. Dari total 34 penerima predikat Gold di seluruh Indonesia, 3 di antaranya berhasil diraih oleh mitra dari NTB, yakni: Dasawisma Kabupaten Dompu; SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur; serta PT Sumbawa Timur Mining, Kabupaten Dompu.

Capaian ini merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah di NTB. Sebagai bentuk penguatan sinergi ke depan, pada hari ini juga akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah dinas dan instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk menyatukan visi, bergerak serentak dan melangkah lebih cepat dalam membangun kualitas keluarga di NTB.

 

(Orik / 002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *