LCN – Mataram, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Selasa (02/07/2025), di Mataram. FGD ini mengangkat tema “Akselerasi Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Daerah: Bangun Budaya Sadar Akan Risiko Kecurangan.”
FGD dihadiri oleh Direktur Investigasi I BPKP Pusat, Kepala Perwakilan BPKP NTB, unsur Aparat Penegak Hukum (APH) seperti perwakilan Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB, serta para inspektur dari kabupaten/kota se-NTB.
Forum ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun tata kelola yang memenuhi prinsip good governance sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia menyampaikan bahwa meskipun sulit mencapai sistem yang 100 persen bersih, perbaikan yang konsisten setiap hari akan membawa NTB menuju tata kelola yang ideal.
“Saya sadar, bahkan diberi waktu sepuluh tahun pun, mungkin belum bisa menghasilkan tata kelola yang 100% bersih. Tapi minimal, setiap hari ada perbaikan yang nyata,”tegas Miq Iqbal.
Ia juga sempat membagikan pengalamannya selama bertugas di berbagai negara, Miq Iqbal menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahannya.
Miq Iqbal menekankan bahwa kemakmuran daerah hanya dapat tercapai jika pemerintah berani berinvestasi dalam perbaikan sistem tata kelola, termasuk perbaikan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur organisasi. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah memulai implementasi Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan struktur yang lebih ramping dan efisien.
“Jumlah OPD akan lebih sedikit, strukturnya lebih ramping, sehingga biaya operasional pemerintah akan turun. Uang yang tadinya habis untuk biaya rutin, bisa kita alihkan untuk investasi SDM dan perbaikan sistem, “jelasnya.
Ia juga menyampaikan penting bagi pemerintah daerah menjaga kepercayaan masyarakat dan mitra pemerintah serta meningkatkan pelayanan publik untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tata kelola yang baik adalah tata kelola yang bisa dipercaya semua pihak. Tidak harus sempurna, tapi harus lebih baik dari sebelumnya. Harus terlihat arah perbaikannya,”tutupnya.
Mengakhiri sambutan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap FGD ini dapat memperkuat kesadaran seluruh pemangku kepentingan di NTB tentang pentingnya membangun tata kelola yang bebas dari kecurangan.
(Orik / LCN)
