LCN – Lombok Timur, – NTB, Mempertahankan takhta jauh lebih sulit daripada merebutnya. Pesan kuat itulah yang dilecutkan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting TP2DD 2026 di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (02/03/2026).
Setelah sukses menyabet gelar juara ditahun 2025, Pemkab Lombok Timur kini tancap gas. Bukan sekadar mengejar trofi, misi besar tahun ini adalah digitalisasi total untuk menutup rapat celah kebocoran PAD.
Pukul Mundur Transaksi Tunai
Bupati Warisin menegaskan transaksi tunai sebagai “pintu masuk” bagi potensi kebocoran keuangan daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mencapai 100% layanan pembayaran digital disemua sektor.
”Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, perkuat regulasinya! Pembayaran tunai itu berpotensi mengakibatkan kebocoran. Kita butuh transparansi nyata, bukan sekadar administrasi,”tegas Bupati dengan nada lugas.
Belajar dari kasus lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada komoditas cabai, Bupati mengingatkan bahwa penguatan sistem digital adalah kunci stabilitas ekonomi. Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun ekspansi, dimana penggunaan QRIS dan kanal non-tunai tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban, termasuk ditingkat Desa.
Menyambut instruksi Bupati, Sekda H. Muhammad Juaini Taofik langsung membeberkan langkah konkret:
Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Bank NTB Syariah didesak merealisasikan KKP pada triwulan ke-2 tahun ini untuk tiga OPD percontohan.
Tim tidak lagi menunggu dikantor. Sosialisasi akan dilakukan secara masif dititik keramaian rakyat, mulai dari Car Free Day (CFD) hingga lokasi kuliner populer seperti Rumah Makan Rarang dan Lesehan Purnama.
Bukan Sekadar Gaya-gayaan
Bagi Pemkab Lombok Timur, transformasi digital 2026 sebagai soal efisiensi birokrasi dan kemudahan pelayanan publik. Targetnya jelas: Masyarakat di Desa – Desa terjauh pun harus bisa merasakan kemudahan transaksi digital seperti masyarakat kota.
Dengan sinergi antara pimpinan OPD, Bank NTB Syariah dan para Kepala Desa, Lombok Timur optimistis mempertahankan statusnya sebagai Barometer Digitalisasi Daerah di Indonesia,”tandasnya.
(Orik / 002)
