LCN – Jakarta, – Dibalik kemegahan gedung Kementerian Sosial di Jakarta, sebuah negosiasi krusial untuk masa depan warga Bumi Gora berlangsung sengit. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, membawa “beban” berat dari daerahnya saat menghadap Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Selasa (28/04/2026).
Bukan sekadar kunjungan formal, Bupati Haerul secara blak-blakan menyoroti tiga isu panas yang jika tidak segera diselesaikan, berpotensi mengguncang stabilitas fiskal dan sosial di Lombok Timur.
Isu paling menyita perhatian adalah penonaktifan 130.000 peserta BPJS Kesehatan warga Lombok Timur. Padahal, Pemda sudah “berdarah-darah” menaikkan anggaran dari Rp80 miliar menjadi Rp90 miliar tahun ini.
“Jika 130.000 jiwa ini tidak diambil alih pusat, kami harus tambah lagi
Rp50 miliar. Meski pendapatan daerah naik, angka itu sangat memberatkan APBD kita!”tegas Bupati Haerul didepan Mensos.
Merespons hal ini, Gus Ipul mengonfirmasi bahwa penonaktifan dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kabar baiknya, 72.000 jiwa sudah diaktifkan kembali oleh pusat. Sisanya? Menjadi PR besar bagi daerah untuk memilah mana yang benar-benar layak agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Kondisi pendidikan juga menjadi sorotan tajam. Meski program sudah jalan dua tahun, ratusan siswa ternyata masih belum punya gedung sendiri. 100 Siswa SD masih menumpang di BPVP Lenek.125 Siswa SMA masih menumpang dieks Akper Sakra.
Masalah kian rumit saat Pemda yang awalnya menyiapkan 5 hektar lahan, kini diminta menyediakan 7 hektar. Bupati menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan masalah lahan ini demi harga diri pendidikan didaerah.
Ditengah polemik BPJS dan sekolah, sektor Bantuan Sosial (Bansos) menjadi satu-satunya poin dimana Bupati bisa bernapas lega. Ia memastikan penyaluran Bansos di Lombok Timur sejauh ini berjalan transparan dan kondusif tanpa kendala berarti.
Menteri Sosial memberikan arahan tegas agar daerah tidak hanya bergantung pada pusat, tapi juga memperketat pengawasan.
“Penonaktifan ini untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak. Yang tidak tertanggung pusat, silakan daerah ambil alih. Tapi ingat, jangan sampai ada data ganda antara jatah pusat dan daerah,”pungkas Gus Ipul.
Audiensi ini menjadi babak baru bagi Lombok Timur dalam memperjuangkan hak kesehatan dan pendidikan ribuan warganya di level nasional. Kini, bola panas ada disinkronisasi data antara Pemda dan Kemensos,”tutupnya.
(Orik / 002)
