LCN – Lombok Timur,– NTB, Kabupaten Lombok Timur resmi menjadi salah satu wilayah dengan lokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbesar di Indonesia.
Tak sekadar urusan bagi-bagi makanan, program prioritas ini ternyata memicu perputaran uang yang sangat masif di Gumi Selaparang, dengan angka belanja pemenuhan makanan menembus lebih dari Rp132 miliar setiap bulannya!.
Fakta mengejutkan tersebut dibeberkan langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam Dialog Publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru. Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang diinisiasi oleh HMI Cabang Selong, Ahad malam (05/07/2026).
Dalam paparannya, Sekda membedah dampak ekonomi luar biasa yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Di Lombok Timur, program ini menggerakkan perputaran uang yang sangat masif. Saat ini sudah ada 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seluruhnya menyerap tenaga kerja lokal,”ungkap Juaini Taofik.
Tidak main-main, intervensi anggaran dari pusat ini mengalir langsung ke urat nadi ekonomi daerah. Selain belanja makanan Rp132 miliar per bulan, alokasi anggaran untuk gaji karyawan, pengelola SPPG, hingga relawan di Lombok Timur juga mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 29 miliar.
Sekda meluruskan persepsi keliru yang sempat beredar dan menegaskan seluruh pembiayaan MBG murni bersumber dari APBN, sehingga sama sekali tidak membebani APBD. Suntikan dana segar yang masif ini diyakini akan memberikan trickle-down effect (efek menetes ke bawah) yang nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.
Dari kacamata manajemen publik, Juaini Taofik menekankan MBG harus dilihat sebagai bagian dari administrasi pembangunan negara berkembang, yang menuntut fleksibilitas, solusi cepat dan output nyata dilapanga, bukan sekadar urusan birokrasi yang kaku.
Meski regulasi eksekutif berada dibawah Badan Gizi Nasional (BGN), Sekda memandang pentingnya pendelegasian wewenang, desentralisasi operasional kepada Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya, kendali ditingkat lokal akan membuat fungsi pengawasan menjadi jauh lebih efektif.
Ia juga menantang kalangan akademisi dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam melihat program raksasa ini berjalan. Juaini mendorong mereka melakukan riset ilmiah yang berani sebagai bahan evaluasi mutakhir.
“Karakteristik kebijakan publik yang baik, yakni dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran, yaitu hal yang wajar dan sangat diperlukan,”tegasnya.
Disisi lain, diskusi malam itu menghangat ketika Senior HMI, Muhammad Saleh, memberikan catatan kritis dari perspektif politik dan tata negara. Saleh mengakui MBG sebagai bukti nyata hadirnya welfare state (negara kesejahteraan) dalam memenuhi kebutuhan primer rakyat. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam gaya kepemimpinan populis yang tergesa-gesa.
“Pemerintah tidak perlu terburu-buru mengejar pelaksanaan tanpa kesiapan sistem yang matang, terutama menyangkut aspek akuntabilitas,”cetus Saleh.
Sebagai solusi konkret, Saleh menawarkan alternatif tata kelola yang dianggapnya lebih aman dan efisien, yaitu melalui penguatan kantin sekolah dengan sistem zonasi berbasis Desa, Kecamatan.
Pola zonasi kantin ini dinilai lebih menjamin higienitas makanan, meminimalkan ruang bagi para pemburu rente (korupsi), serta memastikan anggaran negara benar-benar terserap optimal untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Saleh pun menitipkan harapan besar kepada kader HMI dan seluruh mahasiswa di Lombok Timur untuk terus mengawal ketat jalannya program MBG. “Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin dan bersih dari praktik korupsi,”pungkasnya dihadapan para tokoh organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang memadati ruangan.
(Orik / 002)
