LCN – Mataram, – Ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi kian mencekik Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, L. Muhammad Iqbal, membongkar data mengejutkan per 23 Juli 2026, dampak kekeringan ganas telah meluas ke 9 kabupaten/kota, menyerang 50 kecamatan, 134 desa, dan memukul lebih dari 206.000 jiwa.
Peringatan merah ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan yang dihadiri langsung oleh Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN di Mataram, Jumat (24/07/2026).
Musim kemarau tahun ini diprediksi BMKG datang jauh lebih cepat, bertahan lebih lamadan mengusung curah hujan ekstrem yang sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Yang dapat kita lakukan, yaitu menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat,”tegas Gubernur Iqbal saat membakar semangat para Bupati dan Walikota se-NTB.
Tak ingin warganya terus-menerus menderita krisis tahunan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin langsung memanfaatkan forum tingkat tinggi ini untuk ‘menagih’ bantuan konkret pusat.
Bupati mendesak BNPB segera menggelontorkan bantuan sumur bor untuk 10 wilayah rawan kekeringan di Lombok Timur yang selalu menjadi ‘pasien tetap’ krisis air bersih setiap musim kemarau. Tak hanya itu, Haerul Warisin juga melayangkan teguran keras terkait infrastruktur vital yang terbengkalai, sejumlah jembatan putus akibat bencana masa lalu yang hingga kini tak kunjung mendapat kucuran dana perbaikan.
Merespons desakan panas dari Lombok Timur, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengonfirmasi bahwa berkas usulan Pemkab Lotim sebenarnya sudah berada dimeja Kementerian Keuangan.
“Usulan Pemkab Lotim sedianya telah masuk ke Kementerian Keuangan dan saat ini tinggal menunggu jadwal pembahasan. Kami berharap pembahasan ini dapat dilaksanakan dalam waktu dekat,”terang Letjen TNI Suharyanto menjanjikan kepastian.
Kepala BNPB memaparkan per 23 Juli 2026, Indonesia telah dihantam 1.281 kejadian bencana, dimana 99,14% didominasi bencana hidrometeorologi (kekeringan, karhutla, banjir). Seluruh daerah di NTB memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) tingkat sedang hingga tinggi.
Sumbawa dan Bima memegang status risiko tertinggi, sementara Lombok Timur membayangi ditingkat sedang untuk ancaman kekeringan dan kebakaran.
Sebagai pamungkas rakor, Pemprov NTB, bersama Kementerian ATR/BPN dan BNPB mengunci kesepakatan penandatanganan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Lahan Baku Sawah serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.
Langkah ini bukan sekadar mitigasi bencana, melainkan benteng pertahanan terakhir untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberi karpet merah bagi investasi infrastruktur yang aman dari ancaman bencana dimasa depan,”tandasnya.
(Orik / 002)
