LCN – Lombok Timur, – NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepakat meleburkan batas wilayah administrasi demi memutus rantai ketergantungan pangan.
Lewat skema kolaborasi antar-TPID, surplus komoditas dari lumbung pangan Lombok Timur kini diproyeksikan langsung mengisi tingginya kebutuhan pangan kawasan industri pertambangan di KSB.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam agenda Capacity Building TPID Sumbawa Barat di Kabupaten Lombok Timur bertajuk “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”, Kamis (30/07/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Syahril, blak-blakan menyoroti realitas ekonomi dua daerah yang saling membutuhkan.
Lombok Timur melimpah dengan hasil tani seperti cabai, bawang merah, dan telur, namun kerap terbentur anjloknya harga saat panen raya. Sebaliknya, KSB memiliki daya beli tinggi berkat geliat industri tambang, tetapi bergantung pada pasokan luar daerah.
“Sumbawa Barat dan Lombok Timur bukan dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Gejolak harga di Pasar Selong atau Pasar Sweta Mataram akan langsung berdampak di Taliwang dan sebaliknya,”tegas Syahril.
Guna mengakhiri pola penanganan inflasi yang reaktif, KSB menyodorkan skema integrasi data real-time (Early Warning System). Sistem ini memungkinkan surplus panen di Lombok Timur langsung terserap oleh pasar KSB sebelum harga ditingkat petani jatuh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyambut terbuka sinergi ini. Ia menggarisbawahi bahwa dinamika harga pangan yang dipengaruhi rantai distribusi hingga iklim tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu daerah sendirian.
“Kolaborasi lintas daerah adalah kunci utama. Lotim konsisten menerapkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang diperkuat dengan intervensi program berbasis anggaran daerah,”ungkap Wabup Edwin.
Dilombok timur, intervensi tersebut diwujudkan mulai dari sektor hulu hingga hilir, mencakup,
Pertanian. Anggaran Rp 1,1 miliar untuk bibit tanaman polybag PKK/GOW dan Rp1,5 miliar untuk pembangunan greenhouse hortikultura BUMD PD Agro Selaparang.
Perlindungan Sosial, yakni Bansos sembako senilai Rp30 miliar menyasar 198 ribu rumah tangga desil 1–3, serta insentif tunai Rp 3 miliar untuk guru ngaji, marbot dan pengajar TPQ.
Stabilisasi Pasar: Operasi pasar murah masif di 21 kecamatan bersama Bank Indonesia, Bulog dan champion cabai.
Melalui sinergi data dan komitmen pasokan strategis ini, kedua daerah optimistis dapat menjaga stabilitas harga sekaligus mengamankan daya beli masyarakat ditengah ketidakpastian ekonomi global,”tandasnya.
(Orik / 002)
