LCN – Lombok Timur, – NTB, Ancamannya nyata dan taruhannya tak main-main: reputasi pariwisata kelas dunia! Meski dua amukan sijago merah dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berhasil dijinakkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini membunyikan alarm kewaspadaan tinggi. Musababnya, perjuangan melumpuhkan api dibentang alam Rinjani masih dibayangi keterbatasan armada pemadam yang sangat memprihatinkan.
Kondisi kritis tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dihadapan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam Rapat Koordinasi Penanganan Eskalasi Karhutla Nasional secara daring, Senin (10/08/2026).
Bupati membeberkan, sepanjang tahun 2026 kawasan TNGR sudah dua kali diguncang insiden kebakaran, yakni pada Mei dan awal Agustus. Berkat respons kilat tim gabungan dari petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, hingga masyarakat setempat, titik api berhasil dilumpuhkan sebelum menjalar luas.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak,”tegas Haerul Warisin.
Namun, dibalik keberhasilan penanganan darurat itu, tersimpan fakta getir: petugas dilapangan harus bertaruh nyawa dengan alutsista pemadam yang serba terbatas.
“Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozle dan sebagainya. Untuk penyempurnaan APD termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya Pusat memperhatikan kami,”desak Bupati.
Langkah cepat ini diambil bukan tanpa alasan. TNGR bukan sekadar hutan biasa, melainkan ikon wisata mancanegara. Kebakaran sekecil apa pun berpotensi menjadi bola liar dan preseden buruk dimata internasional jika tidak ditopang sistem pencegahan yang solid.
Merespons jeritan dari lereng Rinjani, Menko Polkam Djamari Chaniago mengapresiasi kesiapsiagaan Pemkab Lombok Timur dan meminta instansi daerah segera mengajukan permohonan penambahan sarpras ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam rakor yang diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia tersebut, Menko Polkam menegaskan instruksi keras agar penanganan karhutla diubah secara fundamental.
Ganti Pola Pikir, jangan menunggu status darurat! Deteksi dan padamkan titik api sebelum terlanjur meluas.
Satukan kekuatan mulai dari pencegahan, operasi pemadaman, hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran.
Gerakan Tanpa Bakar: Galakkan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) secara nasional dan konsisten.
Berdasarkan data nasional, amuk karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan 199.873 hektare lahan.
Dengan puncak musim kemarau yang diprediksi menghantam pada Agustus hingga September, ancaman tak hanya mengintai area hutan gunung, tetapi juga potensi ledakan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah diberbagai daerah,”pungkasnya.
(Orik / 002)
