LCN – Lombok Timur, – NTB, Ditengah sorotan tajam publik terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengambil langkah tak terduga. Dalam pertemuan panas bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR), Senin (13/04/2026), Bupati secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pemerintah menangani “kiamat” energi melon hijau ini.
Langkah ini menjadi sejarah baru di Lombok Timur, dimana pemerintah mengakui adanya kegagalan prediksi terhadap lonjakan ekonomi masyarakat pasca-2025 yang memicu ledakan konsumsi gas.
Tidak sekadar kata-kata, Pemda Lombok Timur merombak total strategi pengawasan. Ke depan, Satgas Pengawasan Distribusi Elpiji tidak lagi hanya diisi pejabat dibalik meja, melainkan akan melibatkan langsung elemen masyarakat.
Langkah ini diambil untuk menutup celah permainan ditingkat pangkalan dan agen yang selama ini sulit tersentuh. Dengan melibatkan masyarakat, setiap tabung gas yang keluar dari jalur resmi akan lebih mudah terdeteksi.
Salah satu poin krusial yang disepakati adalah pengakuan kembali peran pengecer. Selama ini, hambatan geografis seringkali membuat warga dipelosok kesulitan mengakses pangkalan.
Pemerintah sepakat memberdayakan pengecer agar distribusi lebih merata hingga ke depan pintu rumah warga.
Menghilangkan antrean panjang dan spekulasi harga yang liar dilapangan.
Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juani Taofik, menegaskan secara teknis, stok di Depo Ampenan sebenarnya tidak mengalami kendala. “Stok aman, kuota tersedia. Masalahnya ada pada pengawalan distribusi,”tegasnya.
Untuk mendukung normalisasi ini, Pemda Lotim juga resmi melayangkan usulan tambahan kuota kepada Pertamina guna menyesuaikan dengan geliat ekonomi Lombok Timur yang terus meroket ditriwulan pertama 2026.
Ini bukan sekadar seremoni pemda, melainkan sebuah kontrak politik baru antara Bupati dan rakyatnya. Dengan posisi “meminta maaf”, Bupati meletakkan kredibilitasnya sebagai taruhan untuk menstabilkan harga gas dalam waktu singkat,”tandasnya.
(Orik / 002)
