LCN – Lombok Timur, – NTB, Kabupaten Lombok Timur sukses mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Menduduki peringkat pertama dari 30 daerah di Indonesia, Lombok Timur dipastikan memboyong program Local Service Delivery Project (LSDP), sebuah program strategis nasional hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bappenas dengan dukungan pendanaan hibah dari Bank Dunia.
Program ini digadang-gadang bakal merombak total sistem pengelolaan sampah dan infrastruktur lingkungan di Lombok Timur dari hulu ke hilir, sekaligus mengubah stigma sampah dari barang kotor menjadi komoditas ekonomi sirkular yang bernilai tinggi.
Keberhasilan menduduki posisi puncak nasional ini disambut antusias oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Dengan nada tegas dan penuh komitmen, ia menyatakan tidak akan setengah-setengah dalam mengawal program percontohan ini.
“Saya sangat bersemangat untuk bagaimana Lombok Timur ini bersih, Pak. Sangat saya idam-idamkan itu. Dan rasanya kita tidak akan pernah tenang berhenti jadi Bupati kalau tetap dia kotor,”ujar Haerul Warisin dihadapan tim verifikasi pusat.
Bupati menegaskan, Pemerintah Daerah siap mengunci komitmen penuh, baik dari penguatan kelembagaan hingga pengalokasian dukungan APBD pendamping demi memuluskan pelaksanaan LSDP.
Kunjungan tim verifikasi lapangan dari Kemendagri dan Bappenas, Kamis (27/08/2026) menjadi lampu hijau untuk mengukur besaran dana hibah serta menilai kesiapan penuh masyarakat.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri, Suprayitno, bersama Direktur SUPD IV, Paudah, menekankan bahwa LSDP tidak sekadar membangun fisik infrastruktur, melainkan mengusung misi besar edukasi perubahan perilaku.
Edukasi ini akan digelorakan mulai dari bangku sekolah hingga meresap ke tingkat keluarga. Sementara itu, Koordinator Bappenas, Septaliana Dewi Prananingtyas, memastikan daerah akan mendapatkan asistensi teknis berkelanjutan agar reformasi persampahan berjalan optimal.
Agenda verifikasi strategis dikawasan TPA Ijo Balit ini turut dihadiri oleh Sekda Lombok Timur, jajaran Kepala Dinas (LH, BPKAD, Bappeda, Dikbud), hingga komunitas pemerhati lingkungan serta perwakilan warga setempat,”tandasnya.
(Orik / 002)
