LCN – Lombok Timur,– NTB, Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi strategis dilevel nasional. Bumi Gora ini terpilih sebagai satu dari hanya lima kabupaten/kota diseluruh Indonesia yang menerima program pendampingan khusus dari Bank Dunia dan jajaran kementerian pusat guna mengakselerasi penurunan dan pencegahan stunting.
Pengakuan ini terlihat nyata saat Tim Monitoring Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting, yang beranggotakan perwakilan Bank Dunia, Kemendagri, Kemenkes dan Poltekes Mataram, menggelar kunjungan kerja di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (24/06/2026).
Lombok Timur bersanding bersama empat daerah elite lainnya, yaitu Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak, sebagai daerah yang dinilai krusial sekaligus potensial dalam melahirkan strategi replikasi penanganan stunting secara nasional.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan momentum ini dimanfaatkan secara optimal untuk membedah data secara radikal.
Berdasarkan analisis pola sebaran data dari tahun 2024 hingga 2026, Pemda menemukan fakta unik dan krusial, grafik kecenderungan stunting di Lombok Timur terpantau melonjak tajam justru setelah anak melewati usia 6 bulan (masa MPASI), dan baru berangsur melandai setelah anak berusia diatas 2,5 tahun.
“Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif, salah satunya gerakan Jubir Genting atau Jumat Berkah Stunting yang rutin dilaksanakan dikantor-kantor Desa setiap hari Jumat,”ujar Wakil Bupati.
Langkah Lombok Timur terbilang progresif karena tidak hanya menyentuh sektor kesehatan murni, melainkan juga menggerakkan multisektor secara kreatif.
Sektor Religi Menggandeng penyuluh agama untuk menyisipkan edukasi stunting dan bahaya pernikahan dini langsung didalam materi khotbah.
Merangkul para pembuat konten (content creator), pegiat seni rupa, hingga komunitas musik lokal untuk menyuarakan gerakan “Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting” secara masif dan kekinian.
Tak hanya itu, guna memastikan keberlanjutan program, Wakil Bupati memberikan atensi khusus kepada para operator data dilapangan agar segera diberikan Surat Keputusan (SK) Bupati demi kepastian hukum dan ikatan formal yang kuat. Intervensi Digital Berbasis Data Presisi,”jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Iin Afriana, mengapresiasi terobosan ini. Ia menjelaskan tantangan terbesar saat ini adalah memastikan program menyentuh level akar rumput secara akurat.
Melalui pemanfaatan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data, orientasi penanganan di Lombok Timur kini diubah total. Jika sebelumnya intervensi bersifat umum, kini sistem data digital dirancang untuk langsung mengunci desa atau kelurahan spesifik yang menjadi titik lokus utama,”paparnya.
Dengan sistem by name by address yang presisi ini, eksekusi anggaran dan program dilapangan dipastikan akan jauh lebih fokus, efisien dan tepat sasaran.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkup Pemkab Lombok Timur yang berkomitmen penuh mengawal program pendampingan internasional ini,”tandasnya.
(Orik / 002)
